Penghentian Moratorium TKI ke Timur Tengah Harus Disepakati Bersama
Pemulangan TKI dari Arab Saudi, Juni 2017. (Foto: ANTARA)
Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyatakan masih mengkaji rencana pengiriman kembali 30 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) profesional ke Timur Tengah.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI masih tutup mulut dengan rencana tersebut. Pasalnya, moratorium tenaga kerja asal Indonesia ke wilayah Timur Tengah masih berlaku hingga sekarang. 

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal pernah mengatakan Indonesia masih akan mempertahankan moratorium. 


Baca: Kemenlu: Moratorium TKI ke Arab Saudi Masih Terus Berlaku

"Jika ada masalah ketika TKI di sana, Kemenlu dan perwakilan yang akan menangani. Jadi, saya tidak melihat alasan Kemenlu tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan," kata Iqbal dalam pesan tertulis, Rabu, 30 Mei 2018.

Kendati demikian, moratorium ini dianggap menimbulkan masalah baru yaitu masuknya TKI dengan cara ilegal ke sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

"Yang memahami negara tujuan itu Kemenlu dan perwakilan kami di negara-negara itu. Saya kira semua rencana harus disepakati bersama," ujar dia.

Moratorium TKI ke Timur Tengah dimulai pada 2010-2013. Pemicunya adalah banyak sekali permasalahan yang dihadapi TKI di Timur Tengah yang masuk kategori tidak manusiawi seperti penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaaan, penyekapan, dan hukuman mati. 

Baca: Indonesia Berencana Kirim 30 Ribu TKI Profesional ke Timur Tengah

Moratorium terus berlangsung sampai 2015 tanpa pernah ditinjau ulang. Pada Mei 2015, akhirnya Menteri Tenaga Kerja RI mengeluarkan Permenaker No. 260/2015 tentang Penghentian Penempatan TKI Penggunaan Perseorangan ke-19 negara Timur Tengah.

Dengan istilah penghentian, berarti moratorium ini bersifat total dan permanen, bukan lagi moratorium yang bersifat sementara.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id