“Ada tiga isu sensitif dari Tiongkok, pertama isu Xinjiang. Kedua, isu Tibet, dan ketiga, isu Taiwan,” kata Agung dalam diskusi Media, dalam diskusi ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap etnia Uighur’, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.
Baca juga: Tiongkok Sebut Beri Hak Kebebasan Beragama kepada Warga.
“Oleh karena itu, Indonesia juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan mengingat Indonesia memang melakukan banyak kerja sama dengan pihak Tiongkok. Butuh kalkulasi yang sangat serius. Jangan sampai seperti Norwegia memberi Nobel pada aktivis politik Tiongkok sehungga ada pemutusan diplomatik,” imbuh Agung.
Berdasarkan pengamatannya, justru negara-negara muslim malah tidak banyak berkomentar dibandingkan negara-negara super power seperti Amerika Serikat dan Inggris.
“Peristiwa ini menjadi potensi baru struggle of power. Dengan isu kemanusiaan yang muncul, ada usaha global untk memberikan tanggapan pada Tiongkok. Dan ini direspons oleh Negara Super Power, Amerika dan Inggris. Namun negara latar belakang Muslim, responnya minim malah,” tuturnya.
Namun, Agung menganjurkan cara aman yang bisa diberikan Indonesia pada etnis Uighur. Pertama, dalam memberikan respons, Indonesia harus melakukan kalkulasi politik dan hal tersebut memang dilakukan Indonesia.
Baca juga: Indonesia Sampaikan Sikap Terkait Uighur ke Dubes Tiongkok.
“Indonesia masih menunggu. Tren nya seperti apa sih. Prinsip dari Tiongkok kan dia tidak mau diganggu politik dalam negerinya,” sebut Agus.
“Kedua, dengan soft diplomacy. Soft diplomacy itu bagus buat Indonesia menurut saya. Secara global ketergantungan pada Tiongkok besar. Selain negara Muslim, negara Afrika juga,” tuturnya.
Dia menambahkan komunikasi secara bilateral dan multilateral juga bisa dilakukan. “Namun Indonesia bisa berkomunikasi. Bisa mendorong membuka akses informasi apa yang terjadi di tiongkok,” Kata Agung.
Menurut Agung penjagaan daerah Uighur dari separatis, ekstremis, dan teroris dilakukan karena daerah tersebut merupakan daerah yang potensial secara sumber daya alam, ekonomi, dan wilayah. Tiongkok mengamankan jalur untuk masuk ke wilayah Asia Tengah agar tetap aman untuk stabilitas nasional.
Meskipun dikecam karena menahan kurang lebih satu juga warga Uighur, Pemerintah Tiongkok bersikeras tidak ada penahanan itu. Pemerintah Tiongkok lewat kedutaan besarnya di Jakarta menampik bahwa ada penahanan jutaan kaum Uighur di Xinjiang.
Baca juga: Kedubes Tiongkok di Jakarta Jelaskan Soal Penahanan Uighur.
“Kami mengambil langkah pendidikan dan vokasi di Xinjiang untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat Xinjiang,” lanjut pernyataan itu.
Kedubes Tiongkok di Jakarta juga mengaku tak menutup-nutupi terkait berita Uighur di Xinjiang. Mereka juga sempat mengundang sejumlah tokoh agama dan jurnalis Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang dan provinsi-provinsi lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
