Keputusan mengejutkan ini mendapat kritikan dari para aktivis.
Pengadilan Tinggi Penang membatalkan tuduhan pembunuhan terhadap S. Ambika pekan lalu tanpa alasan. Pengacara HAM Malaysia Eric Paulsen menyebut keputusan tersebut tidak dapat diterima.
"Ini salah satu kasus pelecehan paling umum dan mengerikan yang pernah dicatat, namun Jaksa Agung, entah bagaimana memutuskan untuk membatalkan dakwaan," kata Paulsen, dilansir dari AFP, Senin 22 April 2019.
Baca juga: Setahun Kematian Adelina Lisao, Masih Belum Ada Keadilan
Steven Sim, anggota parlemen dari daerah tempat Adelina meninggal, mengatakan keputusan pengadilan 'sama tragisnya' dengan kematian Adelina. Dia mengatakan sudah menghubungi Jaksa Agung, Tommy Thomas terkait hal ini.
Sementara itu, di Indonesia, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care mengutuk pembebasan itu. Dia menggambarkan keputusan tersebut jauh dari keadilan.
Wahyu mengatakan majikan Adelina mungkin telah dibebaskan karena kegagalan mendapat sanksi kunci untuk bersaksi di persidangan. Dia juga meminta Jakarta mengajukan protes.
Tewasnya Adelina menyebabkan kemarahan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembunuhan itu tidak bisa diterima.
Adelina tewas Februari 2018 setelah ditemukan di luar rumah majikannya di Pulau Penang, Malaysia. Kepala dan wajahnya bengkak serta penuh luka.
Banyaknya kisah tenaga kerja Indonesia (TKI) non profesional yang disiksa di Malaysia memang sangat mengerikan. Hal tersebut terkadang membuat hubungan kedua negara menjadi renggang, meski pada umumnya berjalan harmonis hingga saat ini.
"Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI," ujar Abdul Jalil, Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat terbesar di Malaysia.
Baca juga: Kasus TKI Jangan Membuat Hubungan RI-Malaysia Renggang
Februari lalu, Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI itu banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).
Mengenai adanya sejumlah kekerasan terhadap TKI di Malaysia, Abdul meyakini hal tersebut sebagai isolated cases, atau bukan mewakili mayoritas dari kondisi sebenarnya. Ia yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.
"Kami sangat menentang kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu," sebut Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
