medcom.id, Kuala Lumpur: Komentar Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak atas apa yang terjadi di Rakhine memicu adanya protes di Myanmar. PM Najib dianggap menggunakan isu Rohingya untuk mengalihkan permasalahan di Malaysia, yaitu kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Myanmar Times mengutip komentar beberapa pengamat atas tuduhan tersebut di mana kekhawatiran PM Najib atas apa yang terjadi di Rakhine, tidak jujur.
Menurut pakar untuk urusan ASEAN yang berbasis di Bangkok, Kavi Chongkittavorn, tindakan PM Najib hanyalah bagian untuk mendapat dukungan dari warga Malaysia. Ia mengatakan diplomasi bijaksana PM Najib akan menjadi metode yang lebih efektif untuk mengurangi demo di Malaysia terkait 1MDB.
"Pemerintah Myanmar akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, bukan Malaysia. Ini adalah masalah internal yang memiliki implikasi regional," ucap Kavi, seperti dikutip Asian Correspondent, Rabu (7/12/2016).
PM Najib juga dianggap sedang berusaha mengalihkan perhatian masyarakat Malaysia dari tuduhan korupsi yang menganggu pemerintahannya. Malaysia pun dianggap terlalu ikut campur dalam urusan Myanmar, dan akan berdampak cukup buruk bagi ASEAN.
Beberapa waktu terakhir PM Najib tengah disorot kembali akibat kasus 1MDB yang tak kunjung selesai. Memang, belum ada bukti konkret bahwa ia terlibat langsung dalam skandal tersebut, namun sejumlah laporan telah menunjukkan adanya indikasi itu.
Pada Minggu lalu, PM Najib bergabung dengan demo pro-Rohingya yang mengungkapkan keprihatinan atas perlakukan Myanmar terhadap etnik minoritas tersebut. Ia melabeli apa yang terjadi di Rakhine adalah genosida dan penghinaan terhadap agama Islam. PM Najib juga mendesak dunia internasional untuk campur tangan.
Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Muslim Myanmar mengeluarkan surat terbuka kepada partai UMNO, di mana mereka mengungkapkan ketidaksenangan atas sikap PM Najib.
"Kami menemukan sebuah unjuk rasa yang hanya dilakukan untuk kepentingan politik partai yang berkuasa di Malaysia. Kami menegaskan, situasi yang sedang ricuh di Myanmar agar tak dimanfaatkan negara lain demi tujuan politik," sebut surat tersebut.
Dimulai pekan lalu, Malaysia terus berkoar agar kekerasan di Rakhine diselesaikan. Malaysia mendesak agar pemerintah Myanmar turun tangan dan bertindak atas lebih dari 30.000 etnis Rohingya yang tak mempunyai tempat tinggal dan lebih dari 100 Rohingya tewas.
Sementara Menlu Retno Marsudi melakukan pertamuan dengan Aung San Suu Kyi di Myanmar, pada Selasa 6 Desember. Menlu menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi yang terjadi di Rakhine saat ini.
Menlu perempuan pertama RI itu menyebutkan pentingnya mencapai keamanan dan stabilitas dalam upaya meneruskan pembangunan inklusif di Rakhine.
Turut disampaikan pula harapan agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjungi tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim, khususnya dalam upaya pemulihan stabilitas.
"Masalah inklusifitas, dimana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ucap Menlu Retno.
Menanggapi ini, Suu Kyi sependapat dengan Menlu Retno atas pentingnya pembangunan inklusif. Menlu Retno juga menekankan mengenai pentingnya akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh State Counsellor Myanmar.
Myanmar buka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia
Suu Kyi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine State pascakejadian 9 Oktober lalu.
(Baca: Upaya Pemerintah Membantu Rohingya).
"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memugkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine Sate," tegas Menlu.
Masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan. Saat ini, Indonesia telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine.
Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
