medcom.id, Jakarta: Sebagai salah satu negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), Fiji merupakan salah satu yang mendukung kedaulatan Indonesia di wilayah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola saat melakukan penandatanganan kerja sama di bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu.
"Hubungan antara Fiji dan Indonesia sangat penting. Kami memiliki peraturan yang konsisten di Fiji sehubungan dengan Papua (dan Papua Barat). Kami menghormati kedaulatan Indonesia di Papua," ujarnya, di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat 29 September 2017.
Ratu Inoke menuturkan peraturan di negaranya itu sesuai dengan isi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu suatu negara tidak boleh melaksanakan kedaulatan di dalam wilayah negara lain dan prinsip persamaan kedaulatan antara semua anggota PBB saling berhubungan satu sama lain. Hal ini juga disampaikan Fiji kepada negara lain di Pasifik selatan.
"Kami mengungkapkan hal itu kepada teman-teman kami di Pasifik, di PBB, untuk menyetujui piagam PBB tersebut dan konsisten sesuai dengan peraturan itu," imbuhnya.
Sementara itu, Ryamizard menuturkan Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang memiliki peran penting, yang telah menunjukkan kedaulatannya. Dia berharap kerja sama yang positif terus terjalin antara kedua negara.
"Maksud dari pertemuan ini, kita juga mengapresiasi ke Fiji, karena selama ini selalu membantu kita dari orang-orang yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia," ujarnya.
Menurut Ryamizard, apa yang dilakukan Indonesia di Papua tidak seperti yang dituduhkan orang-orang.
Perkembangan pembangunan di Papua selalu disampaikan Indonesia saat bertemu negara-negara Pasifik. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat bertemu Presiden Nauru Baron Waqa di sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Dia menyampaikan, Indonesia sangat terbuka dalam membahas isu perkembangan di Papua. Negara lain boleh mengkritik atau memberikan saran jika mereka prihatin akan adanya dugaan pelanggaran HAM di sana. Namun, Menlu Retno melanjutkan, Indonesia akan bersikap tegas bila kritik tersebut digunakan untuk mendukung gerakan separatisme yang menginginkan Papua keluar dari Indonesia.
"Kalau isu ini diambil untuk memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Papua, saya tegaskan di situ titik saya berhenti," kata Menhan Ryamizard.
Dukungan yang disampaikan dari pihak tertentu terhadap gerakan separatisme tidak sesuai dengan Piagam PBB. Karenanya, Indonesia akan bersikap tegas terhadap hal tersebut jika ada suatu negara yang melakukan pelanggaran tersebut.
Isu pemisahan Papua dari Indonesia kembali merebak setelah kelompok separatis pimpinan Benny Wenda menyerahkan petisi kepada PBB. Hal disebut kabar hoaks oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Ketua Dekolonisasi PBB membantah hal tersebut terjadi. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez memberikan klarifikasi mengenai klaim pihak kelompok separatis.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," demikian pernyataan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramírez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pada 27 September 2017 surat kabar Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Lebih lanjut Dubes Ramirez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota.
"Mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut," pungkasnya.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," imbuh Dubes Ramirez.
Ditegaskannya bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Pernyataan dari Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik. Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
