medcom.id, Nusa Dua: Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo mengomentari tuduhan adanya pembantaian atau genosida terhadap minoritas Muslim di Rakhine. Salah satu tuduhan itu datang dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang menuduh adanya pemusnahan etnis di wilayah tersebut.
Dubes Htoo geram dan menyebut hal tersebut sebagai tuduhan tak berdasar. (Baca: PM Malaysia Dituduh Gunakan Isu Rohingya untuk Tujuan Politik).
"Genosida tuduhan serius. Jumlah Muslim di Rakhine awalnya 300 ribu, kini sudah satu juta. Jika kami membantai mereka, seharusnya jumlahnya berkurang," tegas dia di sela Bali Democracy Forum (BDF) IX di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (9/12/2016).
Klaim Dubes Htoo diperkuat dengan data sensus penduduk Myanmar pada 1931. Ketika itu, jumlah Muslim di Rakhine mencapai 300 ribu. Myanmar menyebut sebagian besar dari mereka datang dari wilayah Bengal.
Untuk memastikannya, Pemerintah Myanmar berencana memverifikasi mereka semua. Namun menurut Dubes Htoo, ada banyak Muslim di Rakhine yang menolak disensus.
Dubes Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo (Foto: Willy Haryono/Metrotvnews.com).
Dubes Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo (Foto: Willy Haryono/Metrotvnews.com).
Komunitas global, kata Dubes Htoo, seharusnya tidak sembarangan dalam melontarkan komentar terkait situasi di Rakhine. Isu di wilayah tersebut merupakan urusan dalam negeri Myanmar, dan pihak luar diminta untuk tidak memperburuk keadaan.
"Kami menerima pendekatan konstruktif. Negara lain seharusnya menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah," ungkap Dubes Htoo.
Terkait pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw pada 6 Desember, Dubes Htoo mengatakan itulah contoh dari keterbukaan pemerintah terhadap pihak luar.
"Menlu Retno diterima di kediaman Suu Kyi pada malam hari. Kami tetap menerima beliau meski pemberitahuannya mendadak," sebut Dubes Htoo.
Sebelumnya, Suu Kyi menolak mentah-mentah permintaan pertemuan dari Menlu Malaysia Anifah Aman. Suu Kyi menolaknya karena Malaysia dinilai melakukan tuduhan serius terhadap situasi di Rakhine.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
