Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern bersama ribuan warga beri penghormatan kepada korban penembakan. (Foto: AFP).
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern bersama ribuan warga beri penghormatan kepada korban penembakan. (Foto: AFP).

Rencana PM Selandia Baru dan Presiden Prancis Perangi Ekstremisme

Internasional Penembakan Selandia Baru
Arpan Rahman • 13 Mei 2019 19:09
Wellington: Rincian terkuak tentang rencana Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghapus konten teroris dan kekerasan secara daring.
 
Ardern dan Macron akan bertemu di Paris pekan ini di sela-sela pertemuan para menteri digital dari negara-negara G-7 untuk membahas rencana -- bertajuk "Seruan Christchurch" -- dan mendesak para pemimpin lainnya untuk mendaftar.
 
Baca juga: Pelaku Teror Selandia Baru Didakwa 50 Pembunuhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PM Selandia Baru mengumumkan proyek tersebut setelah serangan masjid Christchurch pada 15 Maret. Pembunuhan massal terburuk dalam sejarah modern bangsa itu, di mana 51 orang terbunuh, disiarkan langsung di dunia maya dan dibagikan ribuan kali.
 
Pada Senin, New York Times melaporkan bahwa inisiatif tersebut akan meminta negara-negara penandatangan untuk mengadopsi dan menegakkan hukum yang melarang materi yang tidak pantas, dan menetapkan pedoman tentang bagaimana media tradisional dapat melaporkan tindakan terorisme tanpa memperkuat mereka.
 
Namun, janji itu tidak mengandung tindakan penegakan hukum atau peraturan, dan akan tergantung pada masing-masing negara dan perusahaan memutuskan bagaimana hal itu akan menghargai komitmen sukarela.
 
“Definisi konten ekstremis yang kejam tidak dimasukkan dalam versi konsep rencana, dan terserah masing-masing perusahaan untuk memutuskan apa yang merupakan materi yang tidak pantas,” kata The New York Times.
 
Draf itu meminta perusahaan teknologi untuk menegakkan persyaratan layanan mereka, serta "mengevaluasi kembali algoritma mereka yang mengarahkan pengguna ke konten ekstremis, dan berkomitmen mengarahkan orang yang mencari materi ekstremis".
 
Pada pertemuan puncak di Paris pada Rabu, Ardern akan bertemu dengan para pemimpin raksasa teknologi global termasuk Google, Facebook, Microsoft, dan Twitter. CEO Facebook Mark Zuckerberg tidak akan menghadiri acara tersebut.
 
Sebelum meninggalkan Selandia Baru, Ardern mengatakan negaranya yang berpenduduk kurang dari 5 juta orang sudah "terguncang" setelah serangan Christchurch, dan meskipun prinsip kebebasan berbicara menjadi prinsip sentral demokrasi barat, tidak ada yang memiliki "hak untuk menyiarkan pembunuhan atas 50 orang ".
 
"Ini adalah serangan teroris yang dirancang untuk menjadi viral," kata Ardern dalam video yang membahas Seruan Christchurch, disitat dari laman Guardian, Senin 13 Mei 2019.
 
Baca juga: Muslim Selandia Baru Masih Trauma ke Masjid Christchurch.
 
Ardern berkata, banyak orang tidak mencari video serangan itu, tetapi melihatnya tanpa disadari karena "proliferasi itu sangat ekstrem". Ardern sendiri melihat bagian video ketika itu muncul di laman Facebook-nya tak lama setelah serangan.
 
“Penting bagi warga Selandia Baru bahwa internet tetap bebas, terbuka, dan dapat diakses", kata Ardern, dan Christchurch Call tidak akan melanggar hak-hak itu, tetapi berusaha untuk berpatroli dalam penyebaran materi teroris dan ekstremis daring.
 
Pejabat pemerintah Selandia Baru mengunjungi Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS untuk membahas draf dan mendesak Amerika Serikat ikut menandatangani, Times melaporkan, meskipun AS dan Australia telah mengindikasikan mereka tidak akan melakukannya.
 
Inggris, Kanada, Yordania, Senegal, Indonesia, Norwegia, dan Irlandia telah mengindikasikan mereka bermaksud menandatangani perjanjian. Kabar itu datang ketika Selandia Baru membuka sebuah komisi kerajaan menyelidiki serangan Christchurch.
 
Baca juga: RI Dorong Dunia Lakukan Aksi Nyata Perangi Terorisme.
 
Penyelidikan akan melihat kegiatan orang yang dicurigai sebagai penembak, penggunaan media sosial, dan koneksi internasional, serta apakah ada pengaturan prioritas yang tidak sesuai dalam sumber daya kontra terorisme.
 
"Temuan komisi akan membantu memastikan serangan seperti itu tidak pernah terjadi di sini lagi," kata Ardern dalam sebuah pernyataan. Temuannya akan diserahkan kepada pemerintah pada 10 Desember.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif