Sementara penyelidik Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, kontrol perbatasan anti-pandemi yang dipaksakan sendiri berisiko menyebabkan kelaparan di antara warga Korut yang rentan.
Perubahan gaya, seperti Jong-Un menunjukkan emosi yang nyata tahun lalu selama pidato terkait kesulitan rakyat, belum diterjemahkan ke dalam reformasi sistemik. Selain itu, Jong-Un telah mengawasi tindakan keras di bidang lain, layaknya di media asing.
“(Di bawah Kim Jong-Un) saya merasa lebih disiplin di sekolah,” tutur pembelot berusia 23 tahun yang meninggalkan Korut pada 2014 dan meminta untuk diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya, Park.
“Misalnya, sekolah lebih menindak seragam sekolah dan rambut. Mereka lebih melarang film atau musik Korsel,” tambah Park.
Menurut laporan oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul pada Rabu, setidaknya tujuh orang telah dihukum mati di bawah kepemimpinan Jong-Un karena menonton atau mendistribusikan video K-pop.
Korut diketahui belum merilis teks baru “hukum pemikiran anti-reaksioner”. Namun, Daily NK, sebuah situs web yang berbasis di Seoul yang melaporkan dari sumber-sumber di Utara, hal tersebut termasuk hukuman penjara yang lama.
Bahkan, kematian bagi orang yang tertangkap mengimpor atau mendistribusikan konten asing, tergantung seberapa parah. Media pemerintah mengatakan, Korut akan “hancur” jika pengaruh asing semacam itu dibiarkan berkembang biak.
“Ada ketakutan nyata bahwa tindakan tegas ini akan bertahan lebih lama dari pandemi,” pungkas pendukung pembelot, Sokeel Park dari Liberty di Korut.
Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengatakan, wawancaranya dengan warga Korut yang pergi setelah 2014, atau masih memiliki kontak di sana menunjukkan, sementara Jong-Un membuka ekonomi, penyeberangan perbatasan ilegal menjadi hampir tidak mungkin, praktik korupsi dinormalisasi, dan tuntutan pemerintah untuk tenaga kerja yang tidak dibayar naik.
“Sama seperti ayah dan kakeknya, pemerintahan Kim Jong-Un didasarkan pada kebrutalan, ketakutan, dan penindasan, memicu pelanggaran hak sistematis, kesulitan ekonomi, dan kemungkinan kelaparan,” ucap Peneliti Senior HRW Korea, Lina Yoon dalam sebuah pernyataan.
Korut diketahui tidak menjawab pertanyaan dari wartawan asing. Namun, telah membantah tuduhan dari penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM), PBB, dan lainnya yang telah mengkritik situasi kemanusiaan serta pelanggaran hak.
“Gaya empati Jong-Un dalam menunjukkan emosi sangat bergema dengan warga Korut yang telah diajarkan untuk menghormati pemimpin mereka sebagai dewa,” jelas pembelot berusia 30 tahun, yang tiba di Korsel pada 2015 dan sekarang menjalankan saluran YouTube, Han Ji-yeon.
“(Tapi) jika hasilnya selalu sama, saya bertanya-tanya apakah orang Korut tidak akan mempercayainya di beberapa titik. Bahkan air mata itu tidak akan efektif,” pungkas Ji-yeon. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
