"Saya sekali lagi menyerukan kepada seluruh kalangan dari Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, sehingga Taiwan dan negara-negara lain di dunia dapat bekerja sama di bidang anti-pandemi global, pemulihan ekonomi dan memerangi perubahan iklim, memberikan kontribusi untuk bersama-sama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global yang diprakarsai PBB," ucap John, dalam keterangan tertulis TETO yang diterima Medcom.id, Minggu, 12 September 2021.
Selama 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," TETO menyebut Taiwan telah bekerja keras untuk mencapai SDGs, termasuk dalam hal kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan kesejahteraan. Belakangan ini, Taiwan lebih berkomitmen dalam menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan memulihkan ekonomi.
"Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari Republik Rakyat Tiongkok, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa 'Taiwan adalah bagian dari China' untuk mengecualikan Taiwan dari PBB," tegas John.
"Komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini, karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan Tiongkok di PBB, tidak menyebutkan klaim Tiongkok untuk memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam organisasi PBB," sambungnya.
Faktanya, lanjut John, Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. Ia menegaskan Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan mandiri.
"Hanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar "demokrasi" yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia," ungkap John.
Baca: Taiwan Minta Dukungan Indonesia untuk Bergabung ke PBB
Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan. Media-media Taiwan juga tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara di PBB.
Menurut John, Tiongkok menyamakan resolusi 2758 dengan "Prinsip satu Tiongkok," yang secara sewenang-wenang memaksakan sikap politiknya di PBB. Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB.
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia. Sejak 2016, kedua belah pihak telah menandatangani total 20 nota kesepahaman dan rencana kerja sama untuk terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerja, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil serta teknologi.
Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber modal asing terbesar ke-9. Perusahaan swasta Taiwan juga mempercepat menyelaraskan Kebijakan Baru ke Arah Selatan dari pemerintah, dengan merelokasi pabrik dari Tiongkok ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membangun kembali rantai pasokan industri mereka. Perusahaan-perusahaan itu di antaranya Meiloon Industrial, Pegatron Technology, Kenda Rubber, Walsin Lihwa, dan lain-lain.
Saat ini, ada lebih dari 300 ribu warga negara Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan. Mereka diperlakukan dengan baik, menikmati jaminan sosial dan perawatan medis yang setara dengan warga Taiwan.
Terdapat juga ada lebih dari 20 ribu pengusaha Taiwan di Indonesia yang telah berinvestasi dan mendirikan pabrik, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial, dan hidup harmonis dengan rakyat Indonesia.
Selama satu tahun terakhir ini, situasi pandemi Covid-19 global terbilang cukup parah. Pemerintah Taiwan dan sektor swasta terus menyumbangkan masker medis, generator oksigen, terapi oksigen beraliran tinggi (HFNC) , tabung oksigen, perlengkapan APD, dan mesin PCR otomatis kepada Indonesia melalui jalur yang berbeda-beda, mendukung upaya anti pandemi bersama staf medis garis depan di Indonesia.
Organisasi Taiwan di Indonesia, termasuk Yayasan Tzu Chi Indonesia, Indonesia Taiwan Chambers of Commerce (ITCC), Yayasan Amal Tiga Roda, dan lain-lain, juga menyumbangkan peralatan pelindung, peralatan medis dan perlengkapan bantuan, secara aktif membantu lembaga medis dalam memerangi pandemi serta membantu masyarakat yang kurang mampu.
"Dalam menghadapi pandemi global, diperlukan lebih banyak kerja sama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi. Saya menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, untuk memungkinkan Taiwan berintegrasi secara formal dengan komunitas internasional dan memainkan peran konstruktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal," sebut John.
"Taiwan adalah kekuatan dunia yang ramah, PBB seharusnya menerima mitra baik yang berharga ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
