Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan itu, raja mengatakan sidang parlemen harus diadakan kembali sesegera mungkin sehingga peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional dapat diperdebatkan oleh anggota parlemen.
Raja pertama kali mengumumkan keadaan darurat pada 12 Januari untuk mengekang penyebaran covid-19. Keadaan darurat dijadwalkan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus korona.
Sesi parlemen federal dan majelis legislatif negara bagian belum diadakan sejak saat itu, dan tidak ada pemilihan umum yang diadakan selama periode ini.
Penangguhan parlemen dipandang sebagai langkah yang membantu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghindari tantangan langsung terhadap mayoritas tipisnya.
Muhyiddin diangkat ke pos tersebut setelah perebutan kekuasaan di Putrajaya tahun lalu. Sejak itu dia menghadapi tantangan kepemimpinan tidak hanya dari oposisi, tetapi juga dari sekutu dalam pemerintahan Perikatan Nasionalnya.
Politisi oposisi telah mengkritik penanganan pandemi oleh pemerintah dan meminta parlemen untuk duduk. Lonjakan kasus covid-19 memaksa pemerintah menerapkan lockdown total sejak 1 Juni.
Menurut pernyataan hari Rabu, para penguasa Melayu berpendapat bahwa majelis legislatif di negara bagian masing-masing juga harus bersidang sesegera mungkin.
"Metode dan prosedur penerapan protokol kesehatan yang saat ini dipraktikkan di beberapa negara yang terbukti mampu menekan penyebaran virus covid-19, harus diperkenalkan dan diterima di negara ini," kata pernyataan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
