Muncul pertanyaan di kalangan publik Indonesia, apakah Indonesia tidak lagi penting bagi AS?
Tentu yang mengetahui secara pasti alasan mengapa Indonesia tidak dikunjungi adalah Pemerintah AS.
Namun tidak dikunjunginya Indonesia bukan karena Indonesia tidak lagi penting di mata AS secara geopolitik, justru sebaliknya. Dalam mata AS bila Indonesia jatuh ke tangan Tiongkok maka akan banyak negara yang ikut jatuh.
“Saya menduga ada tiga alasan tidak dikunjunginya Indonesia oleh Kamala Harris,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Senin 23 Agustus 2021.
“Pertama, kunjungan ke Vietnam, karena mereka adalah negara yang secara agresif berhadapan head to head (langsung) dengan Tiongkok terkait klaim Tiongkok atas Sembilan Garis Putus (di Laut China Selatan),” ujarnya.
Kehadiran Wapres Kamala Harris sebagai pejabat nomor dua tertinggi di AS adalah pesan agar Tiongkok tidak agresif dalam penggunaan senjata terhadap Vietnam. AS akan berada di belakang Vietnam untuk membantu setiap saat bila Negeri Tirai Bambu melakukan serangan terbuka.
Pesan seperti ini tidak mungkin terjadi bila Harris berkunjung ke Indonesia. Ini mengingat Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, mengingat Indonesia tidak mengakui Sembilan Garis Putus yang diklaim oleh Tiongkok.
“Alasan kedua adalah dipilihnya Singapura. Singapura meski negara kecil namun memiliki ekonomi yang luar biasa di kawasan. Disamping itu Singapura adalah sekutu AS meski tidak terikat dalam suatu pakta pertahanan,” tutur Hikmahanto.
“Pesan yang ingin disampaikan oleh AS kepada Tiongkok adalah, meski AS tidak lagi memiliki kedigdayaan dibidang ekonomi seperti masa lalu, namun AS bisa meminta sekutu-sekutunya yang memilki kekuatan ekonomi untuk berbagai beban (burden sharing) dalam menghadapi Negeri Tirai Bambu,” imbuhnya.
“Terakhir, ketidakhadiran Kamala Harris ke Indonesia sama sekali tidak menunjukkan kurang pentingnya Indonesia. Bisa jadi Pemerintah AS hendak memberi kesempatan bagi Indonesia agar berkonsentrasi dan fokus dalam penanganan pandemi covid-19 yang belakangan bergejolak,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.
Baca: Singapura Tawarkan AS Pesawat Tanker untuk Misi Evakuasi Afghanistan.
Disamping itu AS dibawah pemerintahan Biden membangun kerjasama dengan Indonesia di level yang konkret bukan simbolis untuk memberi pesan kepada Tiongkok. Ini penting bagi pemerintahan Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Ideologi Demokrat adalah mengusung penghormatan terhadap HAM dan demokrasi.
Bagi konstituen partai ini sulit untuk menghilangkan kesan bahwa Indonesia telah terbebas dari isu pelanggaran HAM dan Demokratisasi.
“Oleh karenanya pemerintahan Biden tetap melihat Indonesia penting, namun pada saat bersamaan tidak dipersepsikan oleh konstituennya seolah Biden meninggalkan idealisme pengusungan HAM dan Demokrasi,” pungkas Hikmahanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
