Baca: Menlu Retno: Transisi Demokrasi di Myanmar Harus Sesuai Keinginan Rakyat.
“Padahal apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Jumat 26 Februari 2021.
“Upaya ini tentu harus tetap dilakukan namun dengan mengubah strategi. Sebaiknya Indonesia melakukan Backdoor Diplomacy (atau diplomasi pintu belakang) dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar,” sebut Hikmahanto.
“Tokoh tersebut bisa mantan Wapres Jusuf Kalla atau mantan Menlu Hassan Wirajuda. Keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan proses demokratisasi,” menurut Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.
Menurut Hikmahanto, keduanya merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar. Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional.
Demo KBRI Yangon
Gedung Kedutaan Besar RI di Yangon didemo massa pada Selasa 23 Februari lalu. Aksi protes dilakukan usai adanya pemberitaan dari kantor berita Reuters yang menyebut Indonesia mendukung pemilu ulang yang dijanjikan militer Myanmar.Protes di depan gedung KBRI Yangon dibenarkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.
Baca: KBRI Yangon Didemo karena Pemberitaan yang Keliru.
“Ada demonstrasi di depan gedung KBRI kita di Yangon, Myanmar. Namun, unjuk rasa dan penyampaian harapan dari masyarakat Myanmar sendiri berlangsung dari hari ke hari," ucap Faizasyah dalam jumpa pers virtual, Selasa, 23 Februari 2021.
Ia mengatakan, pemberitaan Reuters yang mengesankan ada rencana aksi yang didorong Indonesia itulah penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut.
"Faktanya salah, dan malah menyebabkan adanya demokrasi di depan gedung KBRI kita," tuturnya.
Faizasyah menuturkan pemberitaan tersebut membuat kesalahpahaman di masyarakat Myanmar. Mereka menganggap seakan-akan posisi Indonesia telah berubah.
"Dan faktanya posisi Indonesia tidak berubah, yang dilakukan Menlu Retno (Marsudi) hanyalah menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan PM Malaysia. Apa yang dilakukan adalah mengumpulkan pandangan-pandangan para Menlu ASEAN," tuturnya.
Sebelumnya, laporan Reuters mengatakan bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil, seperti yang telah dijanjikan.
Namun, pemberitaan tersebut dibantah tegas oleh Faizasyah. Faizasyah mengatakan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin beberapa waktu lalu, ada permintaan agar para menteri luar negeri anggota ASEAN melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
