Menlu Retno: Transisi Demokrasi di Myanmar Harus Sesuai Keinginan Rakyat

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer harus sesuai dan mengikuti keinginan rakyatnya. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya kemarahan dari pedemo Myanmar atas salah pemberitaan mengenai posisi Indonesia.
 
Laporan Reuters mengatakan bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil, seperti yang telah dijanjikan. Akibat pemberitaan tersebut, terjadi demonstrasi di Kedutaan Besar RI di Myanmar.
 
Baca:   Ribuan Pedemo Tetap Beraksi Meski Diancam Militer Myanmar
"Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan Myanmar. Jalan apapun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini," kata Retno dalam pesannya kepada Reuters, Selasa, 23 Februari 2021.
 
Dikutip dari Malay Mail, Retno mengatakan Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar.
 
"Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu," tegasnya.
 
Ia meminta semua pihak untuk mengerahkan pengekangan maksimum untuk menghindari pertumpahan darah.
 
Militer Myanmar merebut kekuasaan sipil pada 1 Februari lalu dari kepemimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka menuduh adanya penipuan dalam pemilihan yang dilakukan 8 November 2020.
 
Hasil pemilihan menyebutkan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendapatkan kemenangan telak. Meski melakukan kudeta, junta sudah menjanjikan pemilihan baru, tapi tanpa menetapkan jadwal yang tepat.
 
Kudeta memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga pekan dan pemogokan banyak pegawai pemerintah.
 
(WIL)