Militer melarang pertemuan lebih dari lima orang di beberapa bagian Yangon dan daerah lain di seluruh negeri.
Janji militer
Dalam pidatonya di televisi, yang pertama sejak kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menegaskan perebutan kekuasaan dibenarkan karena "kecurangan pemilih".NLD memenangkan pemilihan nasional November lalu dengan telak, tetapi militer tidak pernah menerima keabsahan suara tersebut.
Tak lama setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru.
Min Aung Hlaing pada Senin bersikeras militer akan mematuhi janjinya. Dia juga menyatakan bahwa segalanya akan "berbeda" dari pemerintahan 49 tahun sebelumnya, yang berakhir pada 2011.
“Setelah tugas masa darurat selesai, pemilihan umum multi partai yang bebas dan adil akan diselenggarakan sesuai konstitusi. Partai pemenang akan dialihkan tugas negara sesuai dengan standar demokrasi,” ujar Min.
Tapi janji itu disertai ancaman. Dalam menghadapi gelombang pembangkangan yang semakin berani, militer merilis pernyataan di TV pemerintah pada hari Senin yang memperingatkan bahwa penentangan terhadap junta adalah melanggar hukum.
“Tindakan harus diambil sesuai dengan hukum dengan langkah efektif terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik dan supremasi hukum,” tegas Jenderal Min melalui televisi pemerintah, MRTV.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
