Jenderal Hlaing, dalam pidato pertamanya sejak kudeta seminggu lalu mengatakan, junta berbeda dengan pemerintahan militer sebelumnya.
Baca: Jenderal Myanmar Keluarkan Peringatan Keras Terkait Aksi Protes.
“Menteri yang sesuai (akan) dipilih, kebijakan luar negeri tidak akan berubah dan negara-negara akan didorong untuk berinvestasi di Myanmar,” tutur Jenderal Hlaing, seperti dikutip AFP, Selasa 9 Februari 2021.
Dia menegaskan ada kejanggalan dalam pemilu tahun lalu yang diabaikan dan mengatakan tidak ada organisasi yang melanggar hukum. Dia tidak menyebut pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, bersama dengan puluhan anggota lainnya dari partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer pekan lalu. Penahanannya mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil parsial dan memicu kecaman internasional.
Suu Kyi menghadapi tuduhan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi untuk penyelidikan sampai 15 Februari. Pengacaranya mengatakan dia belum diizinkan untuk menemuinya.
Militer telah mencoba untuk membela pengambilalihan mereka atas dasar kecurangan pemilihan dan telah menjanjikan pemilihan baru. Namun anggapan kecurangan sudah beberapa kali ditolak oleh komite pemilihan.
Min Aung Hlaing menegaskan kembali posisi itu dalam pidatonya pada hari Senin, mengatakan junta akan membentuk "demokrasi yang benar dan disiplin" berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.
Panitia pemilihan harus direformasi, katanya. Dia menuduhnya menggunakan pandemi virus korona sebagai alasan untuk mencegah kampanye yang adil.
"Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai dengan aturan demokrasi," kata Hlaing.
Baca: Darurat Militer Diberlakukan di Beberapa Wilayah Demo di Myanmar.
Dia tidak memberikan kerangka waktu tetapi junta mengatakan keadaan darurat akan berlangsung satu tahun. Sementara beberapa pegawai pemerintah telah bergabung dengan dokter dan guru dalam menggalang seruan untuk pembangkangan sipil dan pemogokan.
"Kami meminta staf pemerintah dari semua departemen untuk tidak hadir bekerja mulai Senin," kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi 1988 yang membuat Suu Kyi menonjol.
Darurat militer diberlakukan di beberapa bagian Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, Senin setelah ratusan ribu orang berkumpul di seluruh negeri menentang kudeta dan militer mengeluarkan peringatan keras terhadap protes lebih lanjut.
“Perintah itu mencakup tujuh kota di Mandalay, melarang orang melakukan protes atau berkumpul dalam kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari lima orang, dan jam malam akan berlaku dari jam 8.00 malam sampai jam 4.00 pagi,” kata departemen administrasi umum dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan serupa telah dibuat di sebuah kota di Ayeyarwaddy lebih jauh ke selatan dan pengumuman mengenai tempat lain diharapkan keluar malam ini. "Perintah ini diterapkan sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata satu pernyataan Kota Mandalay.
“Beberapa orang berperilaku mengkhawatirkan yang dapat membahayakan keselamatan publik dan penegakan hukum. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi stabilitas, keselamatan masyarakat, penegakan hukum, dan keberadaan desa yang damai dan dapat menimbulkan kerusuhan, oleh karena itu tatanan ini larangan berkumpul, berbicara di depan umum, protes dengan menggunakan kendaraan, unjuk rasa,” pungkas pernyataan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
