Para kritikus menggambarkan pernyataan Duterte selama kata-kata kasar yang disiarkan secara nasional pada malam sebelumnya sebagai tanggapan yang salah terhadap pandemi. Pandemi covid-19 telah menewaskan hampir 24.000 orang di Filipina dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang Filipina.
Baca: Presiden Filipina Ancam Penjarakan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19.
“Ancaman presiden jelas-jelas ilegal, dan otonomi anatomi seseorang harus dihormati,” kata Edre Olalia, presiden Persatuan Nasional Pengacara Rakyat, seperti dikutip Eurasia Review, Rabu 23 Juni 2021.
“Bahkan ketika kami sangat mendorong dan sangat mendukung vaksinasi massal, tidak ada yang harus ditangkap atau dihukum dan bahkan dipaksa melakukan tindakan tidak sukarela yang bertentangan dengan preferensi dan pilihannya,” ujar Olalia.
"Ini jelas tanpa dasar konstitusional atau hukum yang sah," tegasnya tentang perintah Duterte.
Saat dia menutup pidato mingguan “berbicara dengan bangsa” di televisi pada Senin malam, Duterte melancarkan serangan penuh sumpah serapah terhadap mereka yang memilih untuk tidak divaksinasi terhadap virus korona.
Sebelumnya dalam siaran tersebut, kepala penasihat hukum Salvador Panelo mengatakan banyak orang Filipina telah menyatakan keengganan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Panelo menggemakan jajak pendapat Pulse Asia, yang menemukan bahwa 61 persen orang Filipina yang disurvei antara Februari dan Maret telah menyatakan “keengganan untuk divaksinasi.”
Duterte menyatakan kekesalannya karena “Orang Filipina tidak mengindahkan pemerintah” dan memerintahkan semua pejabat desa untuk mengidentifikasi konstituen yang menolak divaksinasi.
“Ada krisis yang sedang dihadapi di negara ini. Ada darurat nasional. Jika Anda tidak ingin divaksinasi, saya akan penjarakan Anda,” tegas Duterte.
"Jangan paksa tangan saya, tidak ada yang menginginkan itu. Tetapi jika Anda tidak setuju untuk divaksinasi, tinggalkan Filipina. Pergilah ke India atau jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, ke Amerika,” imbuhnya dalam pidato itu.
Reaksi beragam
Pada Selasa, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengecilkan pernyataan Duterte, dengan mengatakan presiden menggunakan "kata-kata keras" untuk mendorong orang agar divaksinasi. Meskipun dia tahu dia tidak memiliki dasar hukum.“(Dia) tahu bahwa tidak divaksinasi adalah pilihan hukum. Belum ada undang-undang yang memaksa vaksinasi terhadap covid-19, apalagi mengkriminalisasikannya. Saat ini tersedia, vaksin masih dalam tahap uji coba,” kata Guevarra kepada wartawan melalui pesan teks.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque, mantan pengacara, mengatakan orang bisa dipaksa untuk divaksinasi.
“Itu jelas. Dalam yurisprudensi Filipina dan Amerika, kami dapat memaksa vaksinasi wajib, tetapi harus ada dasar hukum untuk itu. Kami membutuhkan peraturan atau undang-undang yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menolak untuk divaksinasi,” tuturnya.
Senator oposisi Risa Hontiveros, sementara itu, menantang Duterte karena tidak meyakinkan orang Filipina tentang keamanan vaksin.
“Alih-alih meredakan ketakutan publik, dia malah mengancam warga Filipina. Kami telah berada dalam keadaan darurat nasional selama setahun, dan pemerintah seharusnya menggunakan sumber dayanya untuk menyediakan vaksin yang aman dan efektif. Ini tidak dilakukan,” menurut Hontiveros.
Rekan Senator Nancy Binay, sementara itu, mencatat antrean panjang di tempat vaksinasi terbatas.
“Keraguan vaksin bukanlah masalah, pasokan vaksin adalah masalahnya. Kita perlu mengatasi itu,” sebutnya.
Filipina adalah salah satu titik panas covid-19 di Asia Tenggara. Departemen kesehatan pada hari Selasa melaporkan bahwa mereka telah mencatat 3.666 infeksi baru semalam, mendorong total nasional menjadi lebih dari 1,36 juta.
Pada Senin, pemerintah mengumumkan bahwa mereka mendapatkan kontrak untuk 40 juta dosis vaksin covid-19 dari Pfizer-BioNTech, untuk menambah 12,7 juta dosis dari berbagai produsen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
