Tiongkok keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan, yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U. Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016 mengatakan batas tersebut tidak memiliki dasar hukum.
"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Tiongkok untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.
Selama ini Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua di negara ini. Situasi tersebut menjadikan Beijing bagian penting dari ambisi pemerintah untuk menjadi negara ekonomi papan atas. Pemerintah tetap diam terkait masalah ini untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan Tiongkok, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.
Farhan mengatakan bahwa Tiongkok, dalam surat terpisah, juga memprotes kegiatan latihan militer Garuda Shield pada Agustus yang sebagian besar kegiatannya dilakukan di darat. Latihan itu berlangsung saat pembicaraan mengenai Laut China Selatan antara dua negara mengalami kebuntuan.
Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama Tiongkok terhadap mereka, menurut Farhan. "Dalam surat resmi mereka, pemerintah Tiongkok mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu," katanya
Ketegangan di Laut
Data pergerakan kapal menyebutkan selama beberapa hari ketika rig semi-submersible Noble Clyde Boudreaux tiba di Blok Tuna di Laut Natuna untuk mengebor dua sumur pada 30 Juni, sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok berada di lokasi itu. Mereka kemudian segera bergabung dengan kapal penjaga pantai Indonesia.Selama empat bulan berikutnya, kapal-kapal Tiongkok dan Indonesia saling membayangi di sekitar blok tersebut, sering kali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain, menurut analisis data identifikasi kapal dan citra satelit oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI). AMTI adalah sebuah proyek yang dijalankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di AS.
Data dan gambar yang ditinjau oleh AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), sebuah lembaga think-tank independen yang berbasis di Jakarta, menunjukkan sebuah kapal penelitian Tiongkok, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus. Kapal itu menghabiskan sebagian besar waktunya, dari tujuh minggu kehadirannya, dengan bergerak lambat dalam pola grid di Blok D-Alpha yang letaknya berdekatan. Data pemerintah menunjukkan blok yang berada di wilayah sengketa tersebut memiliki kandungan minyak dan gas senilai USD500 miliar.
