“Ada medan perang yang jauh lebih besar, itu prioritas kita. Jangan biarkan kita terlalu nyaman dan terlena dengan apa yang telah kita capai sejauh ini, karena sebenarnya pencapaian yang kita inginkan adalah saat Pemilu (nasional),” ujar Mohamad, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 17 Maret 2022.
Dalam sidang umum yang berlangsung selama empat hari, politisi yang juga dikenal sebagai Mat Hasan itu menyampaikan bahwa untuk memenangkan Pemilu berikutnya, berarti Pemilu tersebut harus diadakan pada waktu yang tepat.
Pemilu parlemen berikutnya dijadwalkan untuk tahun 2023. Namun, Mohamad mengatakan, Pemilu negara bagian di Melaka, Sarawak dan Johor menunjukkan bahwa waktu yang tepat adalah saat ini, bukan tahun depan.
Salah satu alasannya, menurut Mohamad, yaitu pihak oposisi jelas tampak lemah. Ini merujuk pada perolehan yang buruk partai-partai koalisi Pakatan Harapan (PH) dalam tiga Pemilu negara bagian terakhir.
Ia menjelaskan bahwa saingannya, koalisi Perikatan Nasional (PN) bergantung pada Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan bukan lagi lawan yang patut ditakuti.
“Ini adalah filosofi militer, serang ketika lawan Anda lemah, strike while the iron is hot (pepatah: manfaatkan kesempatan secepatnya),” ujarnya, menambahkan bahwa UMNO tidak bisa menunggu oposisi kembali berkumpul hingga mampu mengalahkannya. Hal tersebut sebelumnya terjadi menjelang Pemilu ke-14 (GE14).
Turut disinggung bahwa Pemilu telah beberapa kali diselenggarakan dengan aman selama pandemi.
“Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda pemilu, dan sebenarnya menggelarnya saat ini adalah pilihan terbaik, karena semuanya dilakukan dengan tertib, sebagaimana di Melaka, Sarawak dan Johor,” ucapnya.
Menurut Mohamad, UMNO harus bergerak mempercepat Pemilu.
"Ya, saya tahu beberapa di antara kita akan keberatan dengan usul ini, tetapi apa jaminan bahwa kondisi akan lebih menguntungkan Barisan Nasional (BN) jika kita terus menunda Pemilu?" tanya Mohamad.
Meski mengalami kemenangan telak di Melaka dan Johor, UMNO belum sepenuhnya pulih dari kekalahan tahun 2018.
Sambutan Mohamad juga menyinggung perdana menteri Malaysia saat ini berasal dari UMNO, tetapi ini bukan pemerintahan yang dipimpin UMNO.
“Saat ini, kita hanya menduduki 17 persen kursi parlemen, posisi dan pengaruh kita telah menurun sejauh ini, karena ini adalah persentase terendah (UMNO) dalam sejarah demokrasi Malaysia,” katanya.
Mohamad menguraikan usulan strategi baru. Misalnya, strategi yang lebih multikultural dan pluralistik, karena panggung politik Malaysia saat ini seperti “pesta” dengan banyaknya partai bersaing untuk mendapatkan suara Melayu dan non-Melayu.
“Kita juga harus meyakinkan non-Melayu, karena hanya mengandalkan suara Melayu tidak akan menciptakan pemerintahan yang stabil, apalagi yang dominan,” urainya.
UMNO akan berdiri sebagai pilihan sedang, bukan ekstremis, melainkan mengedepankan pluralitas dan berfokus pada stabilitas.
Selain itu, partai pun perlu memperluas basis dukungannya dengan menjangkau orang Melayu di perkotaan lantaran dukungan kuatnya yang khas di daerah pedesaan perlahan menurun.
“Kita bergantung pada dukungan kuat di daerah pedesaan, tetapi ini tidak cukup karena semakin banyak orang Melayu yang bermigrasi ke kota-kota dan daerah pedesaan sedang dikembangkan,” katanya kepada delegasi partai.
Pemilih milenial juga perlu dijangkau oleh partai. Sampai sekarang, tidak ada indikasi kuat bahwa UMNO telah membuat kelompok pemilih tersebut percaya terhadapnya.
“Kita tidak bisa begitu saja memberi tahu mereka bahwa UMNO adalah partai terbesar, kami berjuang untuk kemerdekaan, kami membela orang Melayu percayalah, mereka tidak akan mendengarnya," tuturnya.
“Bahkan jika mereka mendengarkan, mereka belum tentu bergabung mendukung kita, kita membutuhkan sentuhan baru,” katanya.
Rapat umum UMNO ini dilaksanakan setelah kemenangan telak BN dalam Pemilu cepat Johor baru-baru ini. Pertemuan dilakukan oleh koalisi tersebut dalam rangka mencari arah baru untuk dapat menguasai negara.
Jajak pendapat negara bagian melihat BN memenangkan 40 dari 56 kursi, memberikannya mayoritas sebesar dua pertiga dalam pemerintah negara bagian yang baru.
Namun, posisi menteri utama jatuh ke Onn Hafiz Ghazi, yang sebelumnya menjabat sebagai dewan eksekutif Johor untuk pariwisata, pemuda dan olahraga, bukan petahana Hasni Mohammad seperti yang dijanjikan oleh ketua UMNO Ahmad Zahid Hamidi.
Perwakilan partai dari Johor tidak akan berpartisipasi dalam debat di sidang umum UMNO menyusul krisis penunjukan menteri utama yang baru.
Sejak BN memenangkan Pemilu negara bagian Melaka dan Johor, muncul pembicaraan tentang penyelenggaraan Pemilu ke-15 (GE15) yang lebih awal untuk memanfaatkan kemenangan ini. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
