Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani mengatakan, sejauh ini kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam kategori cukup. Evi menuturkan, para pakar hubungan internasional memang tidak berharap banyak karena fokus utama keduanya adalah di dalam negeri.
"Namun, menurut kacamata saya, keduanya masih berada pada jalur yang tepat, seperti terus mengutamakan multilateralisme, dan sudah benar untuk tidak terpengaruh pada dua kekuatan besar, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat," katanya kepada Medcom.id, Selasa, 20 Oktober 2020.
Baca: Kebijakan Luar Negeri Jokowi-Ma’ruf Tetap Upayakan Kemerdekaan Palestina.
Evi menuturkan, meski demikian, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam kepemimpinan keduanya untuk bidang hubungan internasional.
"Yang pertama, Indonesia harus mempertahankan kerangka multilateral," katanya.
Menurut dia, Indonesia sudah berada di jalur yang benar untuk hal ini. Terlebih dalam diplomasi vaksin.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan perjalanan ke empat negara untuk melakukan diplomasi vaksin, yakni Tiongkok, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Swiss. Indonesia juga bergabung dalam kerangka vaksin WHO, COVAX.
Indonesia, kata Evi juga harus tetap independen. Dalam hal ini, Indonesia tidak boleh terbawa arus dua negara berkekuatan besar, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat.
Evi menegaskan, Indonesia harus tetap netral untuk menjaga stabilitas.
Selain itu, kerja sama dengan ASEAN harus lebih diperhatikan lagi. Evi merasa belakangan ini, Indonesia kurang 'greget' di ASEAN.
"Seharusnya, Indonesia bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk itu. ASEAN bukan hanya untuk Indo-Pasifik saja, tapi ada banyak fokus kerja sama yang bisa diraih bersama," serunya.
Evi mengatakan, ASEAN sangat baik bagi hubungan luar negeri Indonesia. Selain ada kerangka multilateral, keberadaan Indonesia di ASEAN bisa sebagai tolak ukur kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara.
Dan yang terpenting, kata Evi, situasi di dalam negeri harus dibenahi. Evi mengungkapkan, jika situasi dalam negeri juga merupakan salah satu yang dilihat publik internasional.
Baca: Diplomasi Vaksin Fokus Utama Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dalam penanganan covid-19, Indonesia dinilai masih berantakan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia.
Selain itu, jika situasi dalam negeri kacau, maka investasi asing juga tidak akan tertarik masuk ke Indonesia. Makanya, pembenahan sistem hukum di dalam negeri perlu dilakukan.
"Untuk memberikan investasi tentunya akan melihat situasi di dalam negeri itu. Jika situasi dalam negeri kacau, siapa yang akan berinvestasi? Ini lah pentingnya membenahi situasi di dalam negeri karena akan berimbas juga kepada hubungan internasional," tegasnya.
Ia menambahkan, jika UU Cipta Kerja yang kontroversial tidak akan berhasil jika dalam negeri masih kacau. Pasalnya, investor kemungkinan besar tidak akan melirik Indonesia dengan situasi seperti ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
