Phnom Penh: Para menteri ASEAN akan mendorong untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah militer Myanmar pada pertemuan Rabu 3 Agustus 2022 di Kamboja. Tekanan dilakukan ketika kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan mengancam untuk membayangi proses dengan ketegangan antara Washington dan Beijing yang melonjak.
10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) -,yang sejauh ini telah mempelopori upaya yang sia-sia untuk memulihkan perdamaian,- pekan lalu mengutuk eksekusi militer terhadap empat tahanan, dengan bagian-bagian dari blok itu semakin frustrasi karena kurangnya kemajuan.
Kudeta di Myanmar tahun lalu membuat negara itu kacau balau dengan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal, dan kelompok hak asasi manusia mendesak tindakan nyata.
Namun kunjungan Pelosi mengancam untuk mengaburkan diskusi Myanmar, dengan perhatian malah terfokus pada Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken. Keduanya terbang ke ibu kota Kamboja.
Pada Selasa malam, Tiongkok berjanji akan ada "aksi militer yang ditargetkan" sebagai tanggapan atas kunjungannya ke pulau yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Sementara itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN -,bertemu tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi,- diperkirakan akan meratapi kurangnya kemajuan dalam rencana "konsensus lima poin" blok regional mengenai konflik Myanmar.
Disepakati pada April tahun lalu, rencana tersebut menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.
Tetapi setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan pada rencana tersebut. Malaysia mengatakan akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai toko omong kosong.
"Perdamaian bisa menunggu, tapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu," kata juru bicara Kamboja Kung Phoak, saat berbicara tentang keuntungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.
Ketiadaan Menlu Myanmar, Wunna Maung Lwin, atau perwakilan dari negara itu bagaimanapun dapat menghambat kemajuan, akunya.
10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) -,yang sejauh ini telah mempelopori upaya yang sia-sia untuk memulihkan perdamaian,- pekan lalu mengutuk eksekusi militer terhadap empat tahanan, dengan bagian-bagian dari blok itu semakin frustrasi karena kurangnya kemajuan.
Kudeta di Myanmar tahun lalu membuat negara itu kacau balau dengan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal, dan kelompok hak asasi manusia mendesak tindakan nyata.
| Baca: Ketua ASEAN Soroti Persoalan Mulai dari Myanmar hingga Ukraina. |
Namun kunjungan Pelosi mengancam untuk mengaburkan diskusi Myanmar, dengan perhatian malah terfokus pada Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken. Keduanya terbang ke ibu kota Kamboja.
Pada Selasa malam, Tiongkok berjanji akan ada "aksi militer yang ditargetkan" sebagai tanggapan atas kunjungannya ke pulau yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Sementara itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN -,bertemu tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi,- diperkirakan akan meratapi kurangnya kemajuan dalam rencana "konsensus lima poin" blok regional mengenai konflik Myanmar.
Disepakati pada April tahun lalu, rencana tersebut menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.
Tetapi setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan pada rencana tersebut. Malaysia mengatakan akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai toko omong kosong.
"Perdamaian bisa menunggu, tapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu," kata juru bicara Kamboja Kung Phoak, saat berbicara tentang keuntungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.
Ketiadaan Menlu Myanmar, Wunna Maung Lwin, atau perwakilan dari negara itu bagaimanapun dapat menghambat kemajuan, akunya.
Laut China Selatan
Ketegangan Laut China Selatan yang sedang berlangsung akan menjadi isu penting lainnya dalam agenda.
Beijing mengklaim sebagian besar laut - dengan pernyataan teritorial yang bersaing dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Kamboja -,sekutu utama Beijing,- terakhir menjadi tuan rumah ASEAN pada 2012 dan dituduh berpihak pada Tiongkok atas perairan yang disengketakan dan kaya sumber daya, sehingga tidak ada komunike yang dikeluarkan.
Tetapi berdasarkan kemajuan pertemuan pejabat senior, Kung Phoak mengatakan dia yakin konsensus dapat dicapai dan pernyataan bersama dirilis.
"Saya yakin segala sesuatunya bergerak ke arah yang benar. Kami hampir sampai," kata Phoak Selasa.
Bersama Blinken dan Wang, Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Josep Borrell dari Uni Eropa akan menghadiri pertemuan dengan rekan-rekan ASEAN akhir pekan ini. Adapun Lavrov akan singgah di Myanmar untuk melakukan pembicaraan dengan junta sebelum melakukan perjalanan ke Kamboja.
Para menteri diperkirakan akan bergulat dengan masalah mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga uji coba rudal Korea Utara dan masalah keamanan regional.
Beijing mengklaim sebagian besar laut - dengan pernyataan teritorial yang bersaing dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Kamboja -,sekutu utama Beijing,- terakhir menjadi tuan rumah ASEAN pada 2012 dan dituduh berpihak pada Tiongkok atas perairan yang disengketakan dan kaya sumber daya, sehingga tidak ada komunike yang dikeluarkan.
Tetapi berdasarkan kemajuan pertemuan pejabat senior, Kung Phoak mengatakan dia yakin konsensus dapat dicapai dan pernyataan bersama dirilis.
"Saya yakin segala sesuatunya bergerak ke arah yang benar. Kami hampir sampai," kata Phoak Selasa.
Bersama Blinken dan Wang, Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Josep Borrell dari Uni Eropa akan menghadiri pertemuan dengan rekan-rekan ASEAN akhir pekan ini. Adapun Lavrov akan singgah di Myanmar untuk melakukan pembicaraan dengan junta sebelum melakukan perjalanan ke Kamboja.
Para menteri diperkirakan akan bergulat dengan masalah mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga uji coba rudal Korea Utara dan masalah keamanan regional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
