Hari terakhir sidang parlemen, yang dijadwalkan berlangsung Senin, telah dibatalkan setelah ditemukannya beberapa kasus covid-19 di badan legislatif.
Baca: Cegah Penggulingan Kekuasaan, PM Malaysia Hentikan Sidang Khusus Parlemen.
Tetapi pihak oposisi menuduh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menggunakan covid-19 sebagai alasan untuk menghindari mosi tidak percaya yang dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahannya yang dilanda krisis.
Sidang Parlemen, yang dimulai pekan lalu, adalah yang pertama tahun ini setelah kegiatan politik ditangguhkan di bawah status keadaan darurat. Status itu diterapkan untuk memerangi pandemi covid-19 yang memburuk.
“Pada Senin mantan Perdana Menteri Mahathir dan Anwar berdiri berdampingan di depan sekitar 100 anggota parlemen, sebelum mereka mencoba berjalan masuk ke Parlemen,” seperti yang dilaporkan AFP.
Hubungan bergejolak pasangan ini telah lama membayangi politik Malaysia, dan jarang melihat mereka bersama sejak runtuhnya pemerintahan koalisi mereka tahun lalu di tengah pertikaian. Mahathir pun sepertinya sudah sangat muak dengan PM Muhyiddin.
"Bahkan ketika orang mengutuk (Muhyiddin), dia tetap tidak tahu malu dan menolak untuk mundur," kata Mahathir yang kini berusia 96, kepada wartawan di alun-alun bersejarah Kuala Lumpur.
Anwar mengatakan bahwa pemerintahan Muhyiddin telah "kehilangan legitimasinya," dan dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas di Parlemen.
"Kami memprotes hari ini karena kami ingin melindungi rakyat. Pemerintah ini telah gagal menjalankan tugasnya tetapi terus berpegang teguh pada kekuasaan," tambah Anwar.
Anggota parlemen, meneriakkan "Mundurkan Muhyiddin," dihentikan oleh polisi ketika mereka berusaha mencapai Parlemen dan membubarkan diri secara damai.
Pada akhir 1990-an, selama tugas pertamanya sebagai perdana menteri, Mahathir memecat Anwar dari pemerintahan, dan dia kemudian dipenjara karena tuduhan kasus sodomi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sebuah kasus yang dikritik bermotif politik.
Mereka mengubur perbedaan untuk memimpin aliansi oposisi menuju kemenangan pemilihan bersejarah pada 2018, tetapi hubungan mereka runtuh kembali.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan tahun lalu, tetapi pemerintahannya berada dalam krisis setelah sekutu menarik dukungan. Keadaan darurat secara resmi berakhir pada hari Minggu, meskipun penguncian nasional tetap berlaku.
Sidang Parlemen minggu lalu adalah yang pertama tahun ini dan diadakan setelah Muhyiddin menyerah pada tekanan dari raja, tetapi debat dilarang dalam sesi yang diadakan hanya untuk anggota parlemen singkat tentang pandemi dan masalah terkait.
Baca: PM Muhyiddin Klaim Raih Dukungan Anggota Parlemen Barisan Nasional.
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Abdullah mengatakan pada Kamis bahwa dia tidak memberikan persetujuannya untuk membatalkan status darurat tetapi mengatakan, kepada pemerintah untuk memperdebatkannya di Parlemen.
Muhyiddin mengatakan bahwa raja harus bertindak atas saran Kabinet dan bersikeras bahwa pemerintahannya tidak melanggar konstitusi. Debat apa pun di Parlemen dapat menguji dukungan Muhyiddin dengan aliansinya yang memegang mayoritas tipis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
