Anwar mengatakan bahwa pemerintahan Muhyiddin telah "kehilangan legitimasinya," dan dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas di Parlemen.
"Kami memprotes hari ini karena kami ingin melindungi rakyat. Pemerintah ini telah gagal menjalankan tugasnya tetapi terus berpegang teguh pada kekuasaan," tambah Anwar.
Anggota parlemen, meneriakkan "Mundurkan Muhyiddin," dihentikan oleh polisi ketika mereka berusaha mencapai Parlemen dan membubarkan diri secara damai.
Pada akhir 1990-an, selama tugas pertamanya sebagai perdana menteri, Mahathir memecat Anwar dari pemerintahan, dan dia kemudian dipenjara karena tuduhan kasus sodomi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sebuah kasus yang dikritik bermotif politik.
Mereka mengubur perbedaan untuk memimpin aliansi oposisi menuju kemenangan pemilihan bersejarah pada 2018, tetapi hubungan mereka runtuh kembali.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan tahun lalu, tetapi pemerintahannya berada dalam krisis setelah sekutu menarik dukungan. Keadaan darurat secara resmi berakhir pada hari Minggu, meskipun penguncian nasional tetap berlaku.
Sidang Parlemen minggu lalu adalah yang pertama tahun ini dan diadakan setelah Muhyiddin menyerah pada tekanan dari raja, tetapi debat dilarang dalam sesi yang diadakan hanya untuk anggota parlemen singkat tentang pandemi dan masalah terkait.
Baca: PM Muhyiddin Klaim Raih Dukungan Anggota Parlemen Barisan Nasional.
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Abdullah mengatakan pada Kamis bahwa dia tidak memberikan persetujuannya untuk membatalkan status darurat tetapi mengatakan, kepada pemerintah untuk memperdebatkannya di Parlemen.
Muhyiddin mengatakan bahwa raja harus bertindak atas saran Kabinet dan bersikeras bahwa pemerintahannya tidak melanggar konstitusi. Debat apa pun di Parlemen dapat menguji dukungan Muhyiddin dengan aliansinya yang memegang mayoritas tipis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
