Pengadilan pun mengatakan, pidato tersebut merupakan “penyalahgunaan hak dan kebebasan serta merugikan keamanan negara”.
Hakim Wiroon Sangtian menjelaskan, amandemen UU pencemaran nama baik kerajaan “akan membawa monarki ke status yang tidak dihormati dan dapat membawa pembangkangan di antara rakyat”.
Menurut Peneliti senior Human Rights Watch (HRW), Sunai Phasuk, keputusan tersebut secara efektif melarang kampanye apa pun untuk mereformasi monarki.
“Setiap tindakan yang menuntut reformasi monarki adalah ilegal dan itu berarti orang akan diadili. Kekhawatiran lain adalah bahwa itu membuka pintu untuk tuduhan yang lebih serius termasuk pengkhianatan yang membawa hukuman mati,” ujar Phasuk kepada AFP.
Ilmuwan politik Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak mengatakan kepada AFP, keputusan tersebut tidak mengejutkan, “Monarki itu suci dan tak tersentuh. Konsekuensinya adalah ini akan memanaskan lingkungan politik.”
Sejak akhir pemerintahan kerajaan absolut pada 1932, Thailand diketahui telah menjadi monarki konstitusional. Namun, demokrasi dinillai telah diselingi oleh kudeta militer reguler, yang terbaru pada 2014.
Pengaruh berkelanjutan yang dimiliki oleh istana dan militer diketahui menjadi sasaran utama protes yang dipimpin mahasiswa, dan mencengkeram Bangkok akhir tahun lalu.
Puluhan ribu warga dilaporkan memadati berbagai jalan pada puncak demonstrasi. Namun, kini, sejumlah pengunjuk rasa dan pemimpin mereka tengah menghadapi berbagai tuduhan kriminal, termasuk pencemaran nama baik kerajaan. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
