Kuala Lumpur: Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa di Malaysia, Perikatan Nasional (PN) memutuskan untuk menarik dukungannya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. UMNO pun mendesak pengunduran diri perdana menteri.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pada Kamis 8 Juli 2021 dini hari bahwa Tan Sri Muhyiddin telah gagal memenuhi syarat yang digarisbawahi oleh UMNO ketika mendukungnya menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret tahun lalu. Syarat itu termasuk mempelopori pemulihan ekonomi dan efektif menangani pandemi covid-19.
Baca: Politik Semakin Memanas, PM Malaysia Rombak Kabinet.
Dia mengatakan perdana menteri baru harus dilantik untuk mengelola pandemi sampai pemilihan dapat diadakan.
“Pemerintah ini jelas gagal memenuhi aspirasi rakyat,” kata Zahid menunjuk lockdown berkepanjangan yang dianggap tidak efektif, dan standar ganda dalam penegakan aturan covid-19, seperti dikutip The Straits Times.
“Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Ini telah menyalahgunakan keadaan darurat proklamasi, yang dilihat sebagai taktik politik, dan hanya merugikan rakyat dan ekonominya,” tambahnya.
UMNO membuat resolusi selama pertemuan pada Rabu malam. Beberapa jam setelah Muhyiddin telah mempromosikan dua pemimpin senior UMNO yakni: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke jabatan Wakil Perdana Menteri dan Datuk Seri Hishammuddin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.
Namun Zahid mengatakan bahwa tidak akan mendukung Anwar Ibrahim.
“UMNO tidak akan mendukung Pemimpin Oposisi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang baru. Kami juga tidak akan mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh oposisi federal Pakatan Harapan (PH), yang telah memerintah negara itu selama kurang dari dua tahun setelah memenangkan jajak pendapat bersejarah 2018,” imbuh pernyataan UMNO.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pada Kamis 8 Juli 2021 dini hari bahwa Tan Sri Muhyiddin telah gagal memenuhi syarat yang digarisbawahi oleh UMNO ketika mendukungnya menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret tahun lalu. Syarat itu termasuk mempelopori pemulihan ekonomi dan efektif menangani pandemi covid-19.
Baca: Politik Semakin Memanas, PM Malaysia Rombak Kabinet.
Dia mengatakan perdana menteri baru harus dilantik untuk mengelola pandemi sampai pemilihan dapat diadakan.
“Pemerintah ini jelas gagal memenuhi aspirasi rakyat,” kata Zahid menunjuk lockdown berkepanjangan yang dianggap tidak efektif, dan standar ganda dalam penegakan aturan covid-19, seperti dikutip The Straits Times.
“Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Ini telah menyalahgunakan keadaan darurat proklamasi, yang dilihat sebagai taktik politik, dan hanya merugikan rakyat dan ekonominya,” tambahnya.
UMNO membuat resolusi selama pertemuan pada Rabu malam. Beberapa jam setelah Muhyiddin telah mempromosikan dua pemimpin senior UMNO yakni: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke jabatan Wakil Perdana Menteri dan Datuk Seri Hishammuddin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.
Namun Zahid mengatakan bahwa tidak akan mendukung Anwar Ibrahim.
“UMNO tidak akan mendukung Pemimpin Oposisi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang baru. Kami juga tidak akan mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh oposisi federal Pakatan Harapan (PH), yang telah memerintah negara itu selama kurang dari dua tahun setelah memenangkan jajak pendapat bersejarah 2018,” imbuh pernyataan UMNO.
Perpecahan
Keputusan Kamis oleh Dewan Tertinggi dapat meningkatkan ketegangan antara kubu yang berbeda di dalam UMNO. Kubu ini termasuk yang mendukung Muhyiddin dan yang lain, yang dipimpin oleh Zahid, yang kritis terhadap pemerintahannya.