Konsensus ASEAN untuk Myanmar terdiri dari lima poin dan disepakati pada pertemuan khusus para pemimpin April lalu. Meskipun tidak ada kerangka waktu untuk implementasinya yang disepakati.
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut. Sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain.
Lebih lanjut Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan goyah dalam komitmennya untuk memfasilitasi dan mendukung proses sejalan dengan konsensus lima poin, meskipun itu tidak akan “cepat atau mudah”.
Dia mengatakan Singapura memilih mendukung resolusi PBB karena elemen kuncinya konsisten dengan posisi negara kota.
Dia menambahkan bahwa Singapura secara ketat mematuhi kewajiban internasional pada penjualan dan transfer senjata internasional, dan mematuhi sanksi atau embargo PBB terhadap negara mana pun.
Sejak kudeta Myanmar, hampir 900 orang tewas. Sementara sekitar 200.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
