Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)

Hikmahanto: Jangan Pindahkan Konflik Rusia-Ukraina ke KTT G20

Willy Haryono • 02 April 2022 09:30
Jakarta: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Joko Widodo sebagai Presiden G20 terkait penolakan kehadiran Presiden Rusia dalam KTT G20 di Bali. Hal senada juga telah disampaikan PM Australia Scott Morrison.
 
Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kehadiran Putin tanpa secara tegas menolak untuk hadir atau tidak bila orang nomor satu di Rusia itu hadir. 
 
"Sikap Trudeau, Morrison maupun Biden seolah telah menghukum Indonesia karena menjalankan prinsip sebagai tuan rumah yang baik. Sikap ini kemungkinan akan diikuti oleh Inggris, Jerman juga Uni Eropa," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 2 April 2022.

Indonesia sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menteri Luar Negeri Dr Triansyah Djani, mengundang semua anggota G20 adalah kewajiban seorang Presiden G20 baik pada masa lalu maupun di masa-masa mendatang, termasuk dalam pelaksanaan G20 pada November tahun ini di Bali. 
 
Keputusan ini dipilih lantaran Indonesia pada prinsipnya berpegang teguh pada aturan dan prosedur berlaku di kegiatan G20, dan dalam menjalankan diplomasi didasarkan pada prinsip-prinsip luar negeri Indonesia.
 
"Sikap Trudeau seolah memperlakukan Indonesia sama dengan Ukraina saat diserang oleh Rusia, ditinggalkan sendirian untuk memecahkan masalah," ungkap Hikmahanto.
 
"Padahal, seperti Ukraina yang hendak bergabung dalam NATO, Indonesia sebelumnya telah menuruti kemauan AS dan sekutunya untuk berhadapan dengan Rusia," sambung Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
 
Indonesia telah menjadi ko sponsor dimana AS menjadi sponsor utama atas Resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk serangan Rusia. Menurut Hikmahanto, tentu Indonesia layak dihukum oleh AS dan sekutunya bila suara Indonesia abstain, bahkan menentang Resolusi PBB yang mengutuk Rusia.
 
Ia menambahkan bahwa sikap Trudeau, Morrison dan Biden seolah tidak berempati dengan posisi Indonesia sebagai Tuan Rumah G20.  Ini mengingat Indonesia telah melakukan berbagai persiapan, bahkan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ditingkat teknis untuk membahas terobosan bagi tumbuhnya perekonomian dunia.
 
Baca:  Biden: Rusia Bisa Hadiri KTT G20 Asalkan Indonesia Undang Ukraina
 
"Semua ini dimatikan karena medan perang antara Rusia dengan AS dan sekutunya telah dipindahkan dari Ukraina ke Indonesia," sebut Hikmahanto.
 
Hikmahanto menilai, tidak seharusnya ego AS dan sekutunya terhadap Rusia dilampiaskan ke Indonesia yang sudah berani mengutuk Rusia atas serangannya. Terlebih Indonesia berisiko kehilangan sahabatnya dan dimasukkan dalam katagori negara-negara yang tidak bersahabat oleh Rusia.
 
Indonesia masih memiliki ketergantungan kepada Rusia yang cukup signifikan, mulai dari suku cadang pesawat tempur Sukhoi hingga bahan bakar minyak (BBM) yang telah disuling.
 
 

 
Menurut Hikmahanto, harapan Indonesia terhadap AS dan sekutunya sangat sederhana. 
 
"Pertama, jangan pindahkan konflik dengan Rusia ke Forum G20. Tidak seharusnya pernyataan akan hadir atau tidak disampaikan pada saat ini dan digantungkan pada syarat hadir tidaknya Rusia. Biarkan semua mengalir pada saatnya," sebut Hikmahanto.
 
"Kedua, Indonesia tidak ingin ditekan dalam mengundang Rusia sebagai anggota G20."
 
Bukannya tidak mungkin bila Indonesia mengikuti kehendak AS dan sekutunya, maka Rusia akan mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan mungkin India. Dua negara ini akan bersikap untuk tidak hadir bila Rusia dihalangi untuk hadir. 
 
Padahal, Tiongkok dan India merupakan dua negara penting di G20 karena memiliki jumlah penduduk yang besar. 
 
"Ketiga, AS dan sekutunya terus mendukung Indonesia sebagai Presiden dan tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan event G20 tahun ini," kata Hikmahanto.
 
"Indonesia tidak ingin masalah geopolitik di Eropa berimbas pada pembahasan perekonomian dunia di masa mendatang. Terlebih dijadikan medan untuk melanjutkan upaya menjatuhkan Putin sebagai Presiden Rusia," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan