Prayut, menghadapi tekanan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir dari puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran dirinya.
Baca: Oposisi di Parlemen Serukan PM Thailand Mundur.
Unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa juga menyerukan penulisan ulang konstitusi yang ditulis ulang oleh militer. Mereka juga menuntut diakhirinya tuduhan pelecehan pemerintah terhadap lawan politik, serta reformasi monarki yang dulu tidak dapat disangkal.
"Meskipun rakyat memiliki kebebasan untuk memprotes berdasarkan konstitusi, pihak berwenang perlu mengendalikan protes ilegal," kata Prayut, seperti dikutip AFP, Selasa 27 Oktober 2020.
"Kami tidak ingin melihat bentrokan atau kerusuhan di negara ini. Beberapa pengunjuk rasa melakukan ‘tindakan yang tidak pantas’,” tegas Prayut.
Sementara Prayut mengakui tuntutan para pengunjuk rasa dalam pidato pembukaannya, sesi parlemen dua hari itu belum mencantumkan mereka dalam agendanya.
Namun parlemen akan membahas sebuah insiden bulan ini ketika pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari -,simbol gerakan mereka,- pada iring-iringan mobil Ratu Suthida.
"Para pengunjuk rasa mengatakan itu bukan rencana Ratu lewat jalan itu, tapi pemerintah mengatakan dia bisa pergi ke mana saja," kata Tankhun Jittitsara, salah satu sekretaris Ketua DPR Chuan Leekpai.
"Tidak ada yang tahu yang sebenarnya jadi kita akan membicarakannya,” imbuh Jittitsara.
Melindungi monarki
Partai oposisi Pheu Thai menggunakan sesi parlemen untuk menyerukan pengunduran diri Prayut, dengan mengatakan itu akan ‘menyelesaikan semua masalah’."Anda telah berkuasa selama enam setengah tahun - lima tahun di bawah kudeta Anda dan satu setengah tahun ketika Anda memperoleh keuntungan dari konstitusi yang tidak demokratis," kata Sekretaris Partai Pheu Thai, Prasert Jantararuangthong.
"Saya minta Jenderal Prayut mundur sebagai perdana menteri, yang akan menjadi solusi untuk menyelesaikan semua masalah," tuntutnya.
Baca: Jerman Ingatkan Adanya Konsekuensi Jika Raja Thailand Melanggar Hukum.
Setelah insiden iring-iringan mobil kerajaan, perdana menteri memberlakukan tindakan darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang. Sementara pihak berwenang menangkap sejumlah aktivis.
Sebanyak tiga aktivis juga didakwa di bawah undang-undang yang jarang digunakan yang melarang ‘kekerasan terhadap Ratu’, yang membawa hukuman maksimal seumur hidup di penjara.
Prayut mencabut tindakan darurat tersebut seminggu kemudian ketika mereka gagal untuk mencegah ribuan orang muncul dalam protes ‘gerilya’ di seluruh Bangkok.
Beberapa pengunjuk rasa menuntut penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, perhitungan keuangan istana yang jelas, dan agar Raja Maha Vajiralongkorn tidak terlibat dalam politik.
Kelompok pro-kerajaan muncul sebagai tanggapan atas tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki, mengadakan demonstrasi tandingan untuk menyatakan cinta mereka kepada raja. Pada Senin, puluhan pendukung dengan kemeja kuning -,warna kerajaan,- berkumpul di luar parlemen, mengatakan kepada anggota parlemen untuk tidak mereformasi monarki.
"Kami tidak ingin topik monarki dibahas di parlemen," kata Suwit Thongprasert, seorang aktivis pro-kerajaan terkemuka.
"Kami siap melindungi monarki,” tegasnya.
Sebuah kelompok mahasiswa telah menyerukan pengunjuk rasa antipemerintah untuk berbaris ke Kedutaan Jerman pada Senin. Mereka menuntut penjelasan apakah Raja menghabiskan waktu di Jerman melalukan kegiatan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
