Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Foto: Dok.Kemenlu RI
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Foto: Dok.Kemenlu RI

Demokrasi Tetap Relevan di Tengah Pandemi Covid-19

Internasional Virus Korona bdf Mahendra Siregar covid-19 Bali Democracy Forum ke-13
Willy Haryono • 04 Desember 2020 11:56
Jakarta: Pandemi virus korona (covid-19) berdampak serius terhadap semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus yang pertama kali muncul di Tiongkok pada akhir 2019 ini telah memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat global, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.
 
Sebagai salah satu negara terdampak pandemi covid-19, Indonesia tetap memandang demokrasi sebagai nilai dan sistem terbaik dalam menangani masalah tersebut. Demokrasi diyakini mampu membawa Indonesia melewati berbagai tantangan, tak terkecuali pandemi covid-19.
 
"Sistem demokrasi tetap yang paling tepat dalam menghadapi pandemi saat ini," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam wawancara eksklusif bersama Media Group pada Selasa, 1 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita memiliki keyakinan apa yang kita anut dan perjuangkan sejak lama itu harus diperkuat. Tidak hanya dipertahankan, karena tetap relevan (dalam menghadapi pandemi)," lanjutnya.
 
Lantas, seperti apa relevansi demokrasi dengan pandemi covid-19, yang merupakan tema utama dalam acara Bali Democracy Forum ke-13 tahun ini?
 
Salah satu relevansi itu dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan secara demokratis. Mahendra mengatakan, proses pengambilan keputusan di negara-negara demokratis seperti Indonesia akan cenderung lebih lambat dibanding negara yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi.
 
Meski begitu, Mahendra berpendapat pengambilan keputusan tetap harus dilakukan secara demokratis, walau Indonesia sedang menghadapi situasi pandemi.
 
"Di negara lain, mungkin Perppu tidak perlu melalui DPR dan bisa langsung diputuskan. Namun saat Perppu itu dijalankan, bisa jadi justru berdampak buruk," ucap Mahendra, merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 
"Dari kacamata Kemenlu, justru dalam kedaruratan tetap perlu ada mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis. Ini dikarenakan berbagai risiko dapat ditekan melalui sistem demokratis," sambungnya.
 
Satu catatan penting lainnya, lanjut mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu, adalah bahwa nilai-nilai demokrasi juga tetap memerhatikan kedaruratan situasi. Mekanisme Perppu di Indonesia disebut Mahendra sudah dibuat sejak awal, demi mengantisipasi hal-hal darurat dan tak terduga.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



Presented By:
Logo BrandConnect
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif