Guatemala City: Guatemala membela keputusan mereka untuk mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Menurut Menteri Luar Negeri Guatemala Sandra Jovel, keputusan ini seharusnya tidak mempengaruhi hubungan dengan negara lain.
"Ini adalah bentuk kebijakan luar negeri Guatemala dan sebuah kedaulatan dari negara kami," ujar Menlu Jovel dalam sebuah konferensi pers pada Selasa 26 Desember 2017, seperti dikutip AFP, Rabu 27 Desember 2017.
"Kami sangat terbuka untuk berbicara dengan negara lain. Tetapi saya kira hal ini tidak akan menimbulkan masalah dengan negara lain," imbuh Jovel.
Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan langkah kontroversial itu seperti yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember 2017 lalu. Sementara pengumuman dari Morales diutarakannya melalui Facebook pada Minggu 24 Desember.
Menurutnya keputusan ini diambil setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Dalam pembicaraan itu, salah satu topik yang paling penting adalah pemindahan Kedubes Guatemala ke Yerusalem (dari Tel Aviv)," ujar Moralest dalam akun Facebooknya.
"Atas alasan ini, saya mengumumkan telah menginstruksikan kementerian luar negeri untuk mewujudkan pemindahan itu," lanjut Morales.
Kecaman Indonesia
Indonesia pun mengecam keputusan dari Guatemala. Kecaman itu disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Republi Indonesia, dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui Twitter pada Selasa 26 Desember 2017.
"Indonesia mengecam keputusan Guatemala yang berencana memindahkan kedutaannya di Israel ke Yuresalem yang tidak sesuai dengan hukum internasional," pernyataan Kemenlu RI, seperti disitat Medcom.id, Selasa 26 Desember 2017.
"Mempertahankan kesepakatan internasional terkait status quo Yuresalem penting bagi tercapainya solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel," tegas pernyataan itu.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga sangat mengecam Guatemala. Mereka menilai tindakan itu sangat memalukan.
Menurut Palestina rencana pemindahan ini sangat memalukan dan ilegal dan melawan harapan seluruh pemimpin gereja di Yerusalem dan tentunya resolusi Sidang Majelis Umum PBB terkait Status Yerusalem, yang mengecam pengakuan AS.
Tidak hanya Palestina, keputusan Guatemala juga mengundang kecaman dari Presiden Bolivia Evo Morales.
"Ini adalah bentuk penghinaan terhadap komunitas internasional. Pemerintah Guatemala mengabaikan resolusi PBB dan memutuskan untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem," tegas Evo Morales.
Melalui Sidang Majelis Umum PBB, 128 negara menolak pengakuan AS terhadap status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. 35 negara lain memutuskan abstain dan sembilan lainnya mengakui keputusan AS tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
