Membuka keketuaan ini, Indonesia mendampingi Sekretaris Jenderal PBB menyalakan api abadi untuk mengenang jasa personel PBB yang gugur demi perdamaian.
"RI sebagai Presiden DK PBB bulan Mei dampingi Sekjen PBB nyalakan api abadi, kenang jasa personel PBB yang gugur demi perdamaian, termasuk dua WNI: Alm. Praka Nasri Bin Bahri, anggota Misi Perdamaian PBB di Darfur, dan Almh. Harina Hafitz dari World Food Programme," ucap Kemenlu RI lewat akun Twitter, Selasa 7 Mei 2019.
Alm. Praka Nasri Bin Bahri merupakan anggota Misi Perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Dia tewas dalam kecelakaan saat melakukan konvoi karena kendaraan yang ditumpanginya kehilangan kendali.
Jenazah Praka Nasri telah dipulangkan ke Tanah Air pada 12 Juli 2018 dan dimakamkan di Kota Daro keesokan harinya dengan upacara militer.
Baca: Penjaga Perdamaian PBB asal RI Gugur di Sudan
Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) PBB yang tergabung dalam UNAMID dan beranggotakan tentara, polisi sipil hingga para petugas sipil lainnya. Pasukan UNAMID ini adalah misi kerja sama antara PBB dengan Uni-Afrika sejak 2007 untuk mengamankan wilayah Darfur yang masih berkonflik.
Darfur menjadi sorotan dunia ketika konflik pecah pada 2003, saat pemberontak mengangkat senjata melawan rezim pemerintahan Khartoum yang dianggap diskriminatif.
Sementara itu, Harina Hafitz merupakan WNI korban pesawat jatuh Ethiopian Airlines. Dia bekerja di World Food Programme (WFP) dan tengah menuju Nairobi untuk menjalankan misinya.
Kecelakaan Ethiopian Airlines ET 302 terjadi pada Minggu, 10 Maret 2019. Pesawat ini hendak terbang menuju Nairobi, Kenya, membawa 157 penumpang yang berasal dari 35 negara.
Baca: PBB Konfirmasi Identitas WNI Korban Tragedi Ethiopian Airlines
Indonesia memegang jabatan presidensi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) per 1 Mei 2019. Jabatan ini dipegang selama sebulan penuh hingga akhir Mei 2019.
Presidensi Indonesia ini mengambil tema 'Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.'
Dalam kepemimpinan Indonesia ini akan ada berbagai kegiatan, salah satunya debat terbuka mengenai operasi penjaga perdamaian. Selain itu, akan ada pula debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik. Debat terbuka ini rencananya akan dilakukan pada 23 Mei 2019.
Tak hanya itu, ada pula diskusi informal yang membahas mengenai pemukiman ilegal di Palestina oleh Israel.
Indonesia sendiri menduduki urutan ke-8 dari 124 negara penyumbang pasukan perdamaian PBB. Bahkan, pada Maret ini RI telah mengirimkan 100 penjaga perdamaian perempuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
