Washington: Ratusan ribu pegawai pemerintah federal tidak repot bekerja, pada Senin 22 Januari 2018. Sementara Senat Amerika Serikat (AS) berjuang keras mengakhiri penutupan pemerintah.
Penutupan dimulai tengah malam Jumat 19 Januari 2018, ketika anggota parlemen gagal menyetujui perpanjangan dana federal. Upaya mencapai kompromi menjelang hari kerja gagal, pada Minggu.
Seruan untuk mengakhiri penutupan ditunda sampai tengah hari Senin, yang berarti banyak kantor pemerintah federal akan tetap ditutup.
Senat mengadakan sesi langka sepanjang akhir pekan, dalam upaya mencapai kesepakatan di ambang hari mulai masuk kerja lagi. Tapi sedikit nian tanda kompromi, sebab senator Demokrat dan Republik saling menyalahkan.
Demokrat menginginkan Presiden Trump bernegosiasi mengenai imigrasi sebagai bagian dari kesepakatan anggaran. Namun Partai Republik bersikeras tidak ada kesepakatan yang mungkin dilakukan sementara layanan pemerintah federal ditutup.
Partai Republik menginginkan dana untuk keamanan perbatasan, termasuk usulan dinding perbatasan dengan Meksiko, dan reformasi imigrasi, serta peningkatan pengeluaran militer.
Sidang ditunda sekitar pukul 21:30 Minggu waktu setempat. Voting pemungutan suara, yang semula dijadwalkan pada Senin, ditunda sampai sore hari.
"Kegagalan menyetujui sebuah kesepakatan berarti banyak pegawai federal akan 'gagal bayar', dengan cuti yang tidak dibayar, sampai kebuntuan terpecahkan," lapor BBC, Senin 22 Januari 2018.
Pada Sabtu, Presiden Trump mengatakan 'opsi pemungutan suara melalui mekanisme voting' dari mayoritas Senat diperlukan untuk mengakhiri kemacetan ini.
Di bawah peraturan Senat, RUU tersebut membutuhkan 60 suara di bilik beranggota 100 senator demi mengatasi taktik pemblokiran oleh kubu seteru. Partai Republik saat ini memiliki 51 senator karena itulah mereka membutuhkan dukungan Demokrat beberapa untuk mengeluarkan anggaran.
Penutupan pemerintah terakhir terjadi pada 2013, dan berlangsung selama 16 hari. Ongkosnya USD2 miliar dalam produktivitas yang hilang dan menyebabkan 'efek negatif yang signifikan terhadap ekonomi', menurut OMB pada saat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News