Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi tutup beroperasi setelah tidak sepakat mengenai anggaran, antara anggota Senat Partai Republik dan Partai Demokrat.
Pihak Republik menuduh Demokrat sengaja mempertahankan sejumlah langkah yang menghancurkan harapan tercapainya kesepakatan anggaran. Namun Pemimpin Senat Minoritas Partai Demokrat Chuck Schumer justru melihat bahwa Presiden AS Donald Trump pihak Republik yang bertanggungjawab.
"Setiap warga Amerika tahu bahwa Partai Republik mengendalikan Gedung Putih, Senat, DPR. Sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga pemerintahan yang terbuka. Tugas mereka untuk bekerjasama dengan kami akan lebih memajukan negara," tegas Schumer, seperti dikutip AFP, Sabtu 20 Januari 2018.
Partai Demokrat juga menuduh Partai Republik telah meracuni peluang meraih kesepakatan dan menjadi calo bagi kebijakan Trump yang menolak program melindungi imigran. Sekitar 800 ribu imigran yang disebut 'dreamers',-yang datang ke ke AS saat masih anak-anak,- terancam deportasi.
Pemungutan suara atas anggaran itu berakhir dengan 50 mendukung dan 49 lainnya menolak. Meskipun Republik menguasai Senat, mereka membutuhkan 60 suara penuh untuk meloloskan anggaran.
Dengan raihan suara ini, memaksa Kongres AS untuk memperpanjang pendanaan oleh pemerintah federal hingga 16 Februari. Selain itu pemerintah federal juga harus memberikan otorisasi ulang selama enam tahun, terkait asuransi kesehatan bagi anak-anak miskin yang sudah lama menjadi tujuan utama Partai Demokrat.
Kondisi ini bisa membuat program Deferred Action on Childhood Arrivals (DACA), yang mempengaruhi 'Dreamers', dihapus pendanaannya. Gedung Putih pun bersikeras bahwa tidak ada kepentingan untuk merevisi DACA, yang tenggat waktunya ditetapkan pada 5 Maret 2018.
Republik pihak bersalah
Pemilih sela dari Kongres akan berlangsung tahun ini. Partai Republik dalam risiko disalahkan karena berhentinya fungsi pemerintahan karena kekurangan dana.
Pada poling sebelumnya yang dikeluarkan oleh Washington Post/ABC mengenai penutupan pemerintahan. 48 persen warga AS menyalahkan Trump dan hanya 28 persen lainnya menganggap Demokrat bersalah.
Selama sejarah AS sudah terjadi empat penutupan pemerintah, sejak 1990. Terakhir kondisi serupa berlangsung ketika 2013 dan menyebabkan lebih 800 ribu pegawai pemerintah dirumahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
