Riefian Fajarsyah, yang akrab disapa Ifan Seventeen, mengatakan bahwa isu tersebut mencuat karena kondisi pasar dan skala bisnis yang terjadi di industri perfilman. Ia pun menyoroti bahwa setiap industri pasti memiliki kabar tak sedap.
“Semua itu running. Kalau menurut saya ya, semua industri baik itu mau musik, baik itu film, baik itu industri lainnya, semua itu pasti ada berita miringnya, pasti ada sifat monopolinya,” ujar Ifan Seventeen kepada awak media di kawasan Gelora, Jakarta Pusat, pada Senin, 24 November 2025. Menurutnya, dugaan monopoli di bioskop perlu dicari tahu terlebih dahulu, khususnya motif sebenarnya di balik isu tersebut.
“Balik lagi, itu happen by setting atau by organic? Ini yang perlu kita cari tahu dulu. Real case-nya seperti apa, kejadian sebenarnya seperti apa,” ucap Ifan Seventeen.
Ifan menilai bahwa jika yang dipermasalahkan adalah banyaknya film yang diproduksi oleh sebuah rumah produksi besar, maka hal ini adalah wajar.
“Kalaupun memang mereka mengeluarkan film secara lebih banyak dan lebih sering, yes, karena secara rumah produksinya besar. Mungkin itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa disebut seperti itu,” jelas Ifan. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa dugaan monopoli di bioskop oleh rumah produksi besar terjadi karena kondisi dalam pasar industri. Ifan mengingatkan publik untuk berhati-hati dalam mencerna informasi dan perlu diketahui motif sebenarnya.
"Tapi kalau menurut saya itu happens by market, ya memang by condition. Jadi menurut saya sih nggak lah. Mesti berhati-hati, mesti tahu dulu real case-nya, dipelajari dulu," pungkasnya.
Komisi VII DPR Soroti Dugaan Monopoli Industri Film
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop, saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya pada Kamis, 6 November 2025.Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan bahwa saat ini ada pihak-pihak yang memiliki production house (PH) atau rumah produksi film, sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop. Ia menilai hal itu tidak sehat untuk industri perfilman nasional. Lamhot Sinaga pun belum mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun, ia menilai monopoli itu akan membuat rumah produksi film lainnya kesulitan untuk menayangkan filmnya di bioskop, meskipun kualitas filmnya bagus.
Secara ekonomi, Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa perputaran uang di dunia perfilman itu bisa mencapai Rp3,2 triliun. Angka itu, kata dia, terus naik sejak masa pandemi COVID-19 selesai.
Menurutnya, kenaikan perputaran ekonomi di dunia perfilman itu tidak serta merta membuat bisnisnya merata, karena hanya dikuasai oleh pelaku bisnis tertentu saja.
Baca Juga :
8 Aturan Utama saat Nonton di Bisokop, Wajib Dipatuhi!
Di sisi lain, Lamhot Sinaga juga mengungkapkan data bahwa 60 persen film nasional hanya ditayangkan di bioskop-bioskop besar saja, sehingga tidak merata di semua wilayah. Terlebih lagi, 60 persen film nasional itu hanya berasal dari rumah produksi tertentu saja.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI menginginkan agar perputaran ekonomi yang besar dari dunia perfilman itu bisa merata dan tidak dimonopoli, agar sejalan dengan visi pemerintahan saat ini. Maka, kata dia, ekosistem perfilman perlu diatur untuk bisa menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
