Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Gunawan Paggaru, menyatakan dukungannya terhadap pembatalan penayangan film tersebut. Ia menilai, langkah ini perlu diambil agar industri film nasional bisa belajar dari kejadian ini.
“Saya setuju. Lebih baik dibatalkan supaya kita dapat pelajaran banyak. Dan itu berbahaya buat XXI,” kata Gunawan Paggaru kepada Medcom.id pada Senin, 11 Agustus 2025.
Pernyataan Gunawan ini sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan sutradara ternama, Hanung Bramantyo, yang mempertanyakan bagaimana sebuah film bisa mendapatkan slot tayang, sementara ada lebih dari 200 judul film Indonesia yang mengantre.
“Terus kenapa buru-buru tayang? Ironisnya kok bisa dapat tanggal tayang di tengah 200 judul film Indonesia ngantre tayang? Kopet!” tulis Hanung dalam unggahan insta story di Instagram.
| baca juga:
|
Sistem Distribusi Film di Indonesia Bermasalah
Gunawan Paggaru mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap nasib para sineas yang telah mengantre untuk menayangkan karya mereka di layar lebar. Ia menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam distribusi film bioskop.
“Kalau dia (bioskop) menayangkan sesuatu yang tidak layak ditonton, artinya orang yang antre itu gimana,” ujarnya.
Menurut data BPI per Februari 2024, Indonesia memiliki 517 lokasi bioskop dengan 2.145 layar. Angka ini dinilai masih sangat rendah dibandingkan jumlah kabupaten dan kota yang ada. Minimnya jumlah layar inilah yang menyebabkan antrean panjang bagi para filmmaker.
Namun masalah menjadi lebih rumit ketika sebuah film yang dinilai "tidak layak" bisa mendahului ratusan film lain yang mengantre. Menurut Gunawan, hal ini membuktikan adanya kelemahan dalam sistem.
“Yang menjadi masalah kalau tiba-tiba yang satu filmnya tidak layak, terus tidak ikut antre, ini kan bermasalah. Di dalam distribusi kita jadi nggak beres. Jadi, nggak beres aturannya apa yang dipakai,” jelas Gunawan.
Peran Pemerintah Dipertanyakan dalam Regulasi Perfilman
Gunawan Paggaru mengakui bahwa BPI tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak bioskop membatalkan penayangan. Kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemilik bioskop.“Bioskop bisa beralasan, ‘Ya, terserah gue, dong, gue yang punya.’ Dan kita tidak bisa paksa itu. Tidak ada aturan untuk bisa memaksa mereka untuk tidak memutar yang mana, memutar yang mana. Itu decision-nya di mereka,” terang Gunawan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk hadir dan memperbaiki regulasi.
Gunawan menyoroti Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang mewajibkan bioskop menayangkan 60% film Indonesia. Meski terlihat melindungi, aturan ini dinilai bermasalah karena memberikan kebebasan penuh kepada bioskop untuk memilih film yang akan tayang.
“Kalau balik lagi diberi kebebasan. Di undang-undangnya begitu soalnya, diberi kebebasan kepada eksibitor (pemilik bioskop) untuk menentukan film yang mereka putar. Nah, ini yang bermasalah kan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Gunawan menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih ketat, misalnya dengan mengurutkan jadwal tayang berdasarkan nomor sensor. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan.
Film Merah Putih: One for All yang diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari, dijadwalkan tayang mulai 14 Agustus 2025, dengan harga tiket promo khusus Rp17.000 pada 17 Agustus 2025.
Polemik yang terjadi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan industri untuk mengevaluasi kembali sistem yang ada demi memajukan perfilman nasional yang sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
