WISATA
Bikin Liburan ke Indonesia Makin Gampang, Kemenpar Dorong Kebijakan Bebas Visa
A. Firdaus
Rabu 24 Juni 2026 / 16:08
- Kemenpar menilai kebijakan BVK dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
- Kebijakan tersebut berhasil mendorong peningkatan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen.
- Kemenpar menilai kemudahan akses menjadi bagian penting dari strategi besar pengembangan pariwisata nasional.
Jakarta: Kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi liburan. Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak sekadar menyangkut urusan dokumen perjalanan. Lebih dari itu, kemudahan masuk ke suatu negara memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, belanja selama liburan, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar.
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.
Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut berhasil mendorong peningkatan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan pekerjaan.
Berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan data kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan bebas visa bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen terhadap peningkatan permintaan wisatawan.
Temuan itu menunjukkan bahwa akses perjalanan yang lebih mudah memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan industri pariwisata.
Di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah lebih dulu memberikan kemudahan visa kepada banyak negara. Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu terus memperkuat daya saing agar tidak tertinggal dalam perebutan pasar wisatawan global.
Kemenpar menyadari bahwa kebijakan visa tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan, resiprositas, hingga kepentingan nasional. Namun, keseimbangan antara kehati-hatian dan kemudahan akses dinilai penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.
Kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menemukan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan visa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing sebesar 7,2 hingga 27 persen.
Sebaliknya, penambahan hambatan masuk justru berpotensi menurunkan jumlah kedatangan wisatawan hingga hampir 30 persen.
Kemenpar menilai kemudahan akses menjadi bagian penting dari strategi besar pengembangan pariwisata nasional. Sebab, semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang mereka untuk tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, hingga tenaga kerja di sektor pariwisata.
Karena itu, Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Dengan begitu, Indonesia dapat tetap menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata di tengah kompetisi global.
Pada akhirnya, pariwisata merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat tumbuh di berbagai destinasi di Indonesia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(FIR)
Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak sekadar menyangkut urusan dokumen perjalanan. Lebih dari itu, kemudahan masuk ke suatu negara memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, belanja selama liburan, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar.
Indonesia pernah merasakan dampak positif bebas visa
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.
Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut berhasil mendorong peningkatan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan pekerjaan.
Berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan data kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan bebas visa bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen terhadap peningkatan permintaan wisatawan.
Temuan itu menunjukkan bahwa akses perjalanan yang lebih mudah memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan industri pariwisata.
Bersaing dengan negara tetangga
Di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah lebih dulu memberikan kemudahan visa kepada banyak negara. Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu terus memperkuat daya saing agar tidak tertinggal dalam perebutan pasar wisatawan global.
Kemenpar menyadari bahwa kebijakan visa tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan, resiprositas, hingga kepentingan nasional. Namun, keseimbangan antara kehati-hatian dan kemudahan akses dinilai penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.
Semakin mudah datang, semakin besar dampak ekonominya
Kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menemukan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan visa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing sebesar 7,2 hingga 27 persen.
Sebaliknya, penambahan hambatan masuk justru berpotensi menurunkan jumlah kedatangan wisatawan hingga hampir 30 persen.
Kemenpar menilai kemudahan akses menjadi bagian penting dari strategi besar pengembangan pariwisata nasional. Sebab, semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang mereka untuk tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, hingga tenaga kerja di sektor pariwisata.
Karena itu, Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Dengan begitu, Indonesia dapat tetap menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata di tengah kompetisi global.
Pada akhirnya, pariwisata merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat tumbuh di berbagai destinasi di Indonesia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(FIR)