FITNESS & HEALTH
Kemenkes Auto Gercep Pembasmi Hoaks Kesehatan biar Kamu Gak Salah Obat
Yatin Suleha
Minggu 20 September 2026 / 07:05
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) makin serius membasmi hoaks kesehatan yang sering bikin masyarakat salah kaprah.
- Biar kamu gak bingung dan salah ambil keputusan soal kesehatan, Kemenkes resmi merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
- Wamenkes menegaskan kalau cara-cara lama udah enggak mempan lagi buat membendung disinformasi saat ini.
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) makin serius membasmi hoaks kesehatan yang sering bikin masyarakat salah kaprah.
Biar kamu gak bingung dan salah ambil keputusan soal kesehatan, Kemenkes resmi merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan kalau cara-cara lama udah enggak mempan lagi buat membendung disinformasi saat ini.
Hal itu beliau sampaikan saat meresmikan playbook tersebut dalam acara Lokakarya Penanganan Hoaks Kesehatan Nasional di Gedung Adhyatma Kemenkes, Kamis (17/9/2026).
"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks, mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi, hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan," jelas Prof. Dante.
Menurut Prof. Dante, playbook tersebut menjadi instrumen penting untuk mengubah pola penanganan hoaks yang selama ini bersifat *ad hoc* atau dilakukan sewaktu-waktu, menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisasi.
“Playbook ini adalah instrumen untuk mewujudkan cara kerja yang lebih terstruktur, dari yang selama ini masih ad hoc menjadi mekanisme. Sekali lagi, dari ad hoc menjadi mekanisme, bentuknya adalah playbook,” tambahnya.
Kemenkes memperkuat langkah tersebut seiring dengan meningkatnya dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat.
Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemenkes mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia.
Selain campak, penyakit polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut atau kelemahan maupun kelumpuhan mendadak juga kembali mewabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Wabah tersebut muncul akibat hilangnya kekebalan terhadap penyakit di masyarakat sehingga virus dapat menyebar dengan cepat antaranak dan menyebabkan kesakitan, disabilitas permanen, hingga kematian.
Penurunan cakupan imunisasi anak secara beruntun menjadi penyebab utama timbulnya wabah tersebut. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional menurun dari 95% pada 2023 menjadi 87% pada 2024 dan 80% pada 2025.
Untuk membangun perlindungan di masyarakat, dibutuhkan cakupan imunisasi minimal 90–95% secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota.
(Kemenkes merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan guna melindungi masyarakat dari dampak buruk disinformasi. Foto: Dok. Birkom Kemenkes)
Penurunan cakupan imunisasi tersebut dipicu oleh maraknya penyebaran hoaks kesehatan, mulai dari isu imunisasi, tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga program vitamin dan suplemen imunitas tubuh.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat hoaks kesehatan sebagai salah satu kategori dengan jumlah sebaran tertinggi.
Sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026, terdeteksi sebanyak 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Isu imunisasi menjadi topik dengan jumlah hoaks tertinggi.
Kemenkes menilai upaya melindungi masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan medis, seperti pemeriksaan gratis, pengobatan, maupun vaksinasi.
Informasi kesehatan yang komunikatif, humanis, dan mudah dipahami juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dan mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Karena itu, Kemenkes terus memperkuat sistem penanganan hoaks melalui penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi dengan Halo Kemenkes, serta penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan disinformasi kesehatan tidak hanya memengaruhi pemahaman dan opini masyarakat, tetapi juga dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan yang keliru.
"Pertama, menurut pandangan kami, hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah."
"Kedua, hoaks itu bisa menyebabkan kesakitan, kecatatan bahkan kematian. Itu poin yang mungkin menjadi penekanan kita, kenapa kita harus serius menangani hoaks kesehatan," tegas Aji.
Aji menjelaskan, Kemenkes bersama Komdigi dan Pokja RCCE telah menyiapkan infrastruktur dan mekanisme terpadu untuk merespons isu secara cepat dan terukur.
Kemenkes juga telah memetakan peran lintas fungsi di kementerian/lembaga, termasuk pembagian tugas, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, serta standar operasional prosedur (SOP).
"Kami sudah menyiapkan, juga memetakan peran lintas fungsi di kementerian atau lembaga, termasuk di internal, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya, termasuk SOP-nya. Kami juga sudah berencana, dalam proses membuat microsite juga."
"Jadi nanti microsite ini bisa untuk di sisi hulu untuk orang melaporkan, ada juga nanti di sisi hilir orang bisa mendapatkan artikel-artikel terbaru atau konten-konten terkini yang memang kita sudah lakukan oleh tim respons nanti ya. Kita coba posting di website-nya Kemenkes, di salah satu menunya," tambahnya.
Melalui peluncuran Playbook Penanganan Hoaks Kesehatan, Kemenkes memperkuat mekanisme respons terhadap disinformasi agar penyebarannya dapat ditangani secara lebih cepat dan terukur.
Masyarakat juga diimbau untuk menyaring setiap informasi kesehatan yang diterima, mengacu pada fakta berbasis ilmiah, serta memanfaatkan kanal resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran informasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memutus rantai penyebaran disinformasi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak keputusan kesehatan yang keliru.
(TIN)
Biar kamu gak bingung dan salah ambil keputusan soal kesehatan, Kemenkes resmi merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan kalau cara-cara lama udah enggak mempan lagi buat membendung disinformasi saat ini.
Hal itu beliau sampaikan saat meresmikan playbook tersebut dalam acara Lokakarya Penanganan Hoaks Kesehatan Nasional di Gedung Adhyatma Kemenkes, Kamis (17/9/2026).
"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks, mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi, hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan," jelas Prof. Dante.
Menurut Prof. Dante, playbook tersebut menjadi instrumen penting untuk mengubah pola penanganan hoaks yang selama ini bersifat *ad hoc* atau dilakukan sewaktu-waktu, menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisasi.
“Playbook ini adalah instrumen untuk mewujudkan cara kerja yang lebih terstruktur, dari yang selama ini masih ad hoc menjadi mekanisme. Sekali lagi, dari ad hoc menjadi mekanisme, bentuknya adalah playbook,” tambahnya.
Kemenkes memperkuat langkah tersebut seiring dengan meningkatnya dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat.
Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemenkes mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia.
Selain campak, penyakit polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut atau kelemahan maupun kelumpuhan mendadak juga kembali mewabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Wabah tersebut muncul akibat hilangnya kekebalan terhadap penyakit di masyarakat sehingga virus dapat menyebar dengan cepat antaranak dan menyebabkan kesakitan, disabilitas permanen, hingga kematian.
Penurunan cakupan imunisasi anak secara beruntun menjadi penyebab utama timbulnya wabah tersebut. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional menurun dari 95% pada 2023 menjadi 87% pada 2024 dan 80% pada 2025.
Untuk membangun perlindungan di masyarakat, dibutuhkan cakupan imunisasi minimal 90–95% secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota.
(Kemenkes merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan guna melindungi masyarakat dari dampak buruk disinformasi. Foto: Dok. Birkom Kemenkes)
Penurunan cakupan imunisasi tersebut dipicu oleh maraknya penyebaran hoaks kesehatan, mulai dari isu imunisasi, tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga program vitamin dan suplemen imunitas tubuh.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat hoaks kesehatan sebagai salah satu kategori dengan jumlah sebaran tertinggi.
Sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026, terdeteksi sebanyak 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Isu imunisasi menjadi topik dengan jumlah hoaks tertinggi.
Kemenkes menilai upaya melindungi masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan medis, seperti pemeriksaan gratis, pengobatan, maupun vaksinasi.
Informasi kesehatan yang komunikatif, humanis, dan mudah dipahami juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dan mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Karena itu, Kemenkes terus memperkuat sistem penanganan hoaks melalui penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi dengan Halo Kemenkes, serta penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan disinformasi kesehatan tidak hanya memengaruhi pemahaman dan opini masyarakat, tetapi juga dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan yang keliru.
"Pertama, menurut pandangan kami, hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah."
"Kedua, hoaks itu bisa menyebabkan kesakitan, kecatatan bahkan kematian. Itu poin yang mungkin menjadi penekanan kita, kenapa kita harus serius menangani hoaks kesehatan," tegas Aji.
Aji menjelaskan, Kemenkes bersama Komdigi dan Pokja RCCE telah menyiapkan infrastruktur dan mekanisme terpadu untuk merespons isu secara cepat dan terukur.
Kemenkes juga telah memetakan peran lintas fungsi di kementerian/lembaga, termasuk pembagian tugas, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, serta standar operasional prosedur (SOP).
"Kami sudah menyiapkan, juga memetakan peran lintas fungsi di kementerian atau lembaga, termasuk di internal, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya, termasuk SOP-nya. Kami juga sudah berencana, dalam proses membuat microsite juga."
"Jadi nanti microsite ini bisa untuk di sisi hulu untuk orang melaporkan, ada juga nanti di sisi hilir orang bisa mendapatkan artikel-artikel terbaru atau konten-konten terkini yang memang kita sudah lakukan oleh tim respons nanti ya. Kita coba posting di website-nya Kemenkes, di salah satu menunya," tambahnya.
Melalui peluncuran Playbook Penanganan Hoaks Kesehatan, Kemenkes memperkuat mekanisme respons terhadap disinformasi agar penyebarannya dapat ditangani secara lebih cepat dan terukur.
Masyarakat juga diimbau untuk menyaring setiap informasi kesehatan yang diterima, mengacu pada fakta berbasis ilmiah, serta memanfaatkan kanal resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran informasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memutus rantai penyebaran disinformasi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak keputusan kesehatan yang keliru.
(TIN)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0045 [53]
