FITNESS & HEALTH
No Worries! Usai Dikaji Komnas KIPI, Kemenkes Confirm BIAS di Karo Tetap Jalan
Yatin Suleha
Kamis 10 September 2026 / 17:23
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tetap jalan sesuai jadwal.
- Keputusan ini diambil usai tim gabungan dari Kemenkes, Komnas KIPI, serta Dinkes Sumatra Utara dan Kabupaten Karo merampungkan investigasi.
- Kemenkes memastikan program BIAS tetap jalan sesuai jadwal.
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tetap jalan sesuai jadwal.
Keputusan ini diambil usai tim gabungan dari Kemenkes, Komnas KIPI, serta Dinkes Sumatra Utara dan Kabupaten Karo merampungkan investigasi terkait dugaan KIPI serius pada seorang siswi di Karo setelah menerima vaksin HPV.
Berdasarkan investigasi lapangan pada 16 Agustus 2026 dan kajian kausalitas pada 20 Agustus 2026, Komnas KIPI menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bersifat “inkonsisten” atau koinsiden.
Artinya, kondisi yang dialami siswi tersebut bukan disebabkan oleh vaksin HPV, melainkan dipicu oleh kondisi medis lain yang kebetulan berbarengan.
Karena tidak ada bukti hubungan langsung dengan vaksinasi, program BIAS dipastikan aman dan tetap dilanjutkan.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, kejadian pada siswi diklasifikasikan sebagai “inkonsisten (koinsiden)”, yang berarti kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin, melainkan berkaitan dengan kondisi penyerta di luar vaksin.
Dengan demikian, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan kausal antara pemberian vaksin HPV dengan kejadian tersebut.
Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, menjelaskan bahwa diagnosis yang ditegakkan adalah meningoensefalitis, yaitu peradangan pada selaput dan jaringan otak.
Diagnosis tersebut didasarkan pada perjalanan penyakit berupa demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang hingga koma yang menunjukkan adanya gangguan pada otak.
“Komnas KIPI bersama Komda KIPI Provinsi Sumatra Utara, Direktorat Imunisasi, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Karo telah melakukan investigasi dan kajian kausalitas terhadap kejadian ini," papar Prof. Dr. dr. Hindra.
"Berdasarkan hasil kajian, KIPI tersebut diklasifikasikan sebagai inkonsisten atau koinsiden. Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin HPV,” tambah Prof. Hindra.
Dalam investigasi terhadap pelaksanaan imunisasi, juga tidak ditemukan kekeliruan dalam jenis maupun cara pemberian vaksin.
.jpg)
(Vaksin HPV berfungsi untuk mencegah infeksi virus Human Papillomavirus yang menjadi penyebab utama kutil kelamin serta berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, serta area vagina, vulva, dan tenggorokan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Vaksin diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sesuai ketentuan. Vaksin yang digunakan memiliki nomor batch 40103725 dengan masa kedaluwarsa 24 Agustus 2027.
Pemantauan terhadap rantai dingin juga menunjukkan vaksin disimpan dalam kondisi yang sesuai. Tidak ditemukan vaksin kedaluwarsa, kerusakan fisik, maupun indikasi pembekuan.
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan bahwa keamanan anak merupakan prioritas dalam setiap pelaksanaan imunisasi.
Setiap laporan dugaan KIPI serius akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah.
“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi, termasuk melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” ujar dr. Indri.
Menurutnya, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui proses evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keamanan penggunaannya juga terus dipantau melalui sistem surveilans KIPI.
“Dalam setiap pelaksanaan imunisasi, aspek keamanan menjadi prioritas. Setiap laporan dugaan KIPI serius ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah. Kami mengajak masyarakat, orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk tetap mendukung pelaksanaan BIAS,” lanjut dr. Indri.
Sejalan dengan hasil kajian tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kualitas pelaksanaan imunisasi di daerah melalui pembinaan dan pendampingan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Penguatan dilakukan dengan memastikan setiap vaksinator memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan imunisasi, mulai dari skrining sasaran, pemberian imunisasi, pengelolaan vaksin dan rantai dingin, hingga tata laksana KIPI dan mekanisme rujukan.
Kesiapan nakes menghadapi potensi KIPI juga terus ditingkatkan, lengkap dengan ketersediaan KIPI Kit dan sistem rujukan darurat.
Kemenkes dan pemda mengajak orang tua, sekolah, serta masyarakat untuk terus mendukung BIAS demi perlindungan kesehatan anak jangka panjang.
Bagi Kemenkes, keamanan anak adalah prioritas utama, sehingga program imunisasi dipastikan selalu berjalan aman, berkualitas, dan berdampak nyata.
(TIN)
Keputusan ini diambil usai tim gabungan dari Kemenkes, Komnas KIPI, serta Dinkes Sumatra Utara dan Kabupaten Karo merampungkan investigasi terkait dugaan KIPI serius pada seorang siswi di Karo setelah menerima vaksin HPV.
Berdasarkan investigasi lapangan pada 16 Agustus 2026 dan kajian kausalitas pada 20 Agustus 2026, Komnas KIPI menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bersifat “inkonsisten” atau koinsiden.
Artinya, kondisi yang dialami siswi tersebut bukan disebabkan oleh vaksin HPV, melainkan dipicu oleh kondisi medis lain yang kebetulan berbarengan.
Baca Juga :
Menkes Tancap Gas Vaksin HPV!
Karena tidak ada bukti hubungan langsung dengan vaksinasi, program BIAS dipastikan aman dan tetap dilanjutkan.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, kejadian pada siswi diklasifikasikan sebagai “inkonsisten (koinsiden)”, yang berarti kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin, melainkan berkaitan dengan kondisi penyerta di luar vaksin.
Dengan demikian, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan kausal antara pemberian vaksin HPV dengan kejadian tersebut.
Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, menjelaskan bahwa diagnosis yang ditegakkan adalah meningoensefalitis, yaitu peradangan pada selaput dan jaringan otak.
Diagnosis tersebut didasarkan pada perjalanan penyakit berupa demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang hingga koma yang menunjukkan adanya gangguan pada otak.
“Komnas KIPI bersama Komda KIPI Provinsi Sumatra Utara, Direktorat Imunisasi, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Karo telah melakukan investigasi dan kajian kausalitas terhadap kejadian ini," papar Prof. Dr. dr. Hindra.
"Berdasarkan hasil kajian, KIPI tersebut diklasifikasikan sebagai inkonsisten atau koinsiden. Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin HPV,” tambah Prof. Hindra.
Dalam investigasi terhadap pelaksanaan imunisasi, juga tidak ditemukan kekeliruan dalam jenis maupun cara pemberian vaksin.
(Vaksin HPV berfungsi untuk mencegah infeksi virus Human Papillomavirus yang menjadi penyebab utama kutil kelamin serta berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, serta area vagina, vulva, dan tenggorokan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Vaksin diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sesuai ketentuan. Vaksin yang digunakan memiliki nomor batch 40103725 dengan masa kedaluwarsa 24 Agustus 2027.
Pemantauan terhadap rantai dingin juga menunjukkan vaksin disimpan dalam kondisi yang sesuai. Tidak ditemukan vaksin kedaluwarsa, kerusakan fisik, maupun indikasi pembekuan.
Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan bahwa keamanan anak merupakan prioritas dalam setiap pelaksanaan imunisasi.
Setiap laporan dugaan KIPI serius akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah.
“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi, termasuk melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” ujar dr. Indri.
Menurutnya, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui proses evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keamanan penggunaannya juga terus dipantau melalui sistem surveilans KIPI.
“Dalam setiap pelaksanaan imunisasi, aspek keamanan menjadi prioritas. Setiap laporan dugaan KIPI serius ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah. Kami mengajak masyarakat, orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk tetap mendukung pelaksanaan BIAS,” lanjut dr. Indri.
Sejalan dengan hasil kajian tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kualitas pelaksanaan imunisasi di daerah melalui pembinaan dan pendampingan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Penguatan dilakukan dengan memastikan setiap vaksinator memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan imunisasi, mulai dari skrining sasaran, pemberian imunisasi, pengelolaan vaksin dan rantai dingin, hingga tata laksana KIPI dan mekanisme rujukan.
Kesiapan nakes menghadapi potensi KIPI juga terus ditingkatkan, lengkap dengan ketersediaan KIPI Kit dan sistem rujukan darurat.
Kemenkes dan pemda mengajak orang tua, sekolah, serta masyarakat untuk terus mendukung BIAS demi perlindungan kesehatan anak jangka panjang.
Bagi Kemenkes, keamanan anak adalah prioritas utama, sehingga program imunisasi dipastikan selalu berjalan aman, berkualitas, dan berdampak nyata.
(TIN)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0056 [51]
