FAMILY
Dari Kartu Ibu Hamil sampai Rumah Layak Huni, Ini 6 Program Baru Papua
A. Firdaus
Rabu 11 Maret 2026 / 15:10
- program-program ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi pembangunan 'Papua Cerah'
- Pemerintah juga menghadirkan Kartu Mahasiswa Cerdas.
- Program terakhir adalah penyediaan rumah layak huni.
Jakarta: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sejumlah program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas hidup warga.
Program tersebut dipaparkan oleh Mathius D. Fakhiri dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Papua 2025–2029 yang digelar di Hotel Suni, Kota Jayapura.
Dalam kesempatan itu, Fakhiri menjelaskan bahwa keenam program unggulan tersebut dirancang agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga perumahan.
Menurutnya, program-program ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi pembangunan 'Papua Cerah', yakni Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
“Program ini tidak hanya menjadi konsep pembangunan, tetapi juga harus hadir dalam bentuk kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Fakhiri.
Berikut enam program unggulan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua:
Program pertama adalah Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil atau Kartu Kasih. Program ini dirancang untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Melalui kartu tersebut, ibu hamil akan memperoleh prioritas penanganan medis serta dukungan pemenuhan gizi secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko stunting sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan anak di Papua.
Pemerintah juga menghadirkan Kartu Mahasiswa Cerdas (Kartu Mace) sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa Papua berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program ini bertujuan memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa harus terkendala masalah ekonomi.
Program Kartu Jaminan Sosial Lansia atau Kartu Jalan memberikan perlindungan bagi warga lanjut usia.
Melalui program ini, para lansia akan mendapatkan bantuan tunai untuk kebutuhan dasar, layanan kesehatan seperti kunjungan dokter ke rumah, serta kemudahan dalam mendapatkan obat untuk penyakit kronis.
Selain sektor sosial, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program modernisasi sarana perdagangan.
Program ini bertujuan menciptakan ruang perdagangan yang lebih bersih dan nyaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan.
Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.
Pemerintah juga akan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, hingga bandara.
Langkah ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sekaligus mengurangi kesenjangan harga antarwilayah di Papua.
Program terakhir adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyoroti masih banyak keluarga yang tinggal dalam kondisi hunian yang tidak memadai. Program pembangunan rumah ini direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan, mencakup kawasan perkotaan maupun wilayah pesisir.
Fakhiri menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, hingga dunia usaha.
Menurutnya, pembangunan Papua harus tetap menghormati nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat.
“Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal. Justru harus memperkuat kreativitas, martabat, dan kohesi sosial masyarakat Papua,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Program tersebut dipaparkan oleh Mathius D. Fakhiri dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Papua 2025–2029 yang digelar di Hotel Suni, Kota Jayapura.
Dalam kesempatan itu, Fakhiri menjelaskan bahwa keenam program unggulan tersebut dirancang agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga perumahan.
Menurutnya, program-program ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi pembangunan 'Papua Cerah', yakni Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
“Program ini tidak hanya menjadi konsep pembangunan, tetapi juga harus hadir dalam bentuk kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Fakhiri.
Berikut enam program unggulan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua:
1. Kartu Kasih untuk Ibu Hamil
Program pertama adalah Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil atau Kartu Kasih. Program ini dirancang untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Melalui kartu tersebut, ibu hamil akan memperoleh prioritas penanganan medis serta dukungan pemenuhan gizi secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko stunting sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan anak di Papua.
2. Kartu Mahasiswa Cerdas
Pemerintah juga menghadirkan Kartu Mahasiswa Cerdas (Kartu Mace) sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa Papua berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program ini bertujuan memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa harus terkendala masalah ekonomi.
3. Jaminan Sosial untuk Lansia
Program Kartu Jaminan Sosial Lansia atau Kartu Jalan memberikan perlindungan bagi warga lanjut usia.
Melalui program ini, para lansia akan mendapatkan bantuan tunai untuk kebutuhan dasar, layanan kesehatan seperti kunjungan dokter ke rumah, serta kemudahan dalam mendapatkan obat untuk penyakit kronis.
4. Modernisasi Sarana Perdagangan
Selain sektor sosial, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program modernisasi sarana perdagangan.
Program ini bertujuan menciptakan ruang perdagangan yang lebih bersih dan nyaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan.
Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.
5. Peningkatan Konektivitas Antarwilayah
Pemerintah juga akan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, hingga bandara.
Langkah ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sekaligus mengurangi kesenjangan harga antarwilayah di Papua.
6. Penyediaan Rumah Layak Huni
Program terakhir adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyoroti masih banyak keluarga yang tinggal dalam kondisi hunian yang tidak memadai. Program pembangunan rumah ini direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan, mencakup kawasan perkotaan maupun wilayah pesisir.
Fakhiri menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, hingga dunia usaha.
Menurutnya, pembangunan Papua harus tetap menghormati nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat.
“Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal. Justru harus memperkuat kreativitas, martabat, dan kohesi sosial masyarakat Papua,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)