Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pemerintah Butuh Upaya Lebih Keras Wujudkan Transisi Energi

Medcom • 28 Desember 2021 22:44
Program Manager Prakarsa Herni Ramdlaningrum mengatakan transisi energi di Indonesia sudah ada kemajuan, walau masih belum cukup usahanya. Misal, sudah ada planning early coal retirement dan Arah kebijakan keuangan menuju hijau (green taxonomy/carbon tax). 
 
"Namun, untuk mencapai target 23 persen energi terbarukan pada 2025 masih jauh. Sekarang ini masih di sekitar angka 12 persen," kata Fabby.
 
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih melibatkan organisasi masyarakat dalam proses transisi energi, sehingga pembuatan kebijakan dapat lebih inklusif dan partisipatif. Koherensi kebijakan lintas sektoral menjadi sangat penting agar transisi energi dapat terkoordinasi antara PLN, Kementeriam ESDM, dan Kementeriam PPN/Bappenas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan dari sisi pembiayaan transisi energi, peneliti Prakarsa Fiona Armintasari mengatakan perlu melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan institusi perbankan. Saat ini lembaga keuangan internasional mendominasi pembiayaan transisi energi. 
 
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira mengatakan pemerintah perlu memberikan  kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transisi energi mikro di rumah tangga. 
 
"Masyarakat bisa menciptakan demand tinggi, tetapi perlu diberi insentif untuk beralih massal ke energi baru dan terbarukan," kata Tiza. 
 
Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani mengatakan masyarakat dunia memantau proses transisi energi di Indonesia. Maka, target mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batu bara serta menambah porsi energi terbarukan secara masif dengan dukungan pada kemudahan investasi dan proses pengadaannya perlu direalisasikan.
 
(UWA)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif