Dokumen Awal soal Lingkungan dan Iklim Terbentuk dari EDM-CSWG Kedua

Jakarta: Pertemuan kedua Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) negara-negara anggota G20 menghasilkan dokumen awal atau pre-zero draft. Dokumen berisi pengelolaan lingkungan dan iklim ini akan dibahas lebih rinci pada pertemuan ketiga EDM-CSWG di Bali, pada Agustus 2022.
 
Saat ditutup pada Selasa, 21 Juni 2022, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, menyatakan pertemuan kedua EDM-CSWG di Jakarta ini menjadi sangat penting. Pertemuan ini menjadi perantara pertemuan pertama di Yogyakarta dan pertemuan terakhir di Bali pada Agustus nanti.
 
Pertemuan terakhir di Bali akan membahas Ministerial Communique. Untuk dapat menghasilkan Ministerial Communique, sebanyak 19 sesi workshop tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim telah dilaksanakan. 

"Pertemuan tadi sudah menghasilkan satu dokumen yang disebut pre-zero draft. Ini merupakan dokumen awal yang akan dibahas terus menerus sampai Agustus. Nantinya akan dihasilkan suatu dokumen yang disebut Ministerial Communique of Environment, Climate, and Sustainability,” kata Laksmi melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2022.
 
Laksmi menerangkan pre-zero draft communique akan ditindaklajuti dengan beberapa pertemuan sampai dengan pertemuan tingkat menteri di Bali. Communique akan memuat elemen-elemen atau paragraf-paragraf yang mencerminkan komitmen. 
 
Baca: 3 Isu Lingkungan Dibahas di Pertemuan Kedua EDM-CSWG G20, Ini Rinciannya
 
Laksmi memberikan contoh, G20 berkomitmen untuk bisa terus berkontribusi dalam menjamin kenaikan rata-rata suhu permukaan global tidak naik atau tidak lebih dari 1,5 C. Kemudian, terdapat juga komitmen untuk mendorong negara-negara maju agar bisa memenuhi janjinya memberikan pendanaan bagi negara-negara berkembang. 
 
"Communique ini sebagai komitmen, seruan, dan sebagai suatu rencana ke depannya," kata dia.

Peluang Indonesia

Sebagai presidensi G20, kata Laksmi, Indonesia mempunyai kesempatan menetapkan agenda besar G20. Terdapat tiga agenda utama, yaitu: 

1. Kontribusi kepada global health architecture, terutama karena Indonesia menjadi Presidensi G20 di masa pandemi Covid-19; 
2. transforamsi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan 
3. transisi energi atau energy transition. 

"Dengan tiga tema ini maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mengedepankan dan menyuarakan agenda-agenda dalam negeri untuk kemudian diterima sebagai agenda negara-negara G20," kata dia.
 
Inisiatif yang dilakukan Indonesia di tingkat nasional akan diperkenalkan dan ditiru. Indonesia juga akan bekerja sama dengan berbagai negara mitra, tidak sebatas G20. 
 
"Ini adalah kesempatan baik Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita memimpin dalam beberapa agenda perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Laksmi.

Tiga isu strategis

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan pertemuan kedua EDM membahas sejumlah hal besar. Berturut-turut adalah land degradation, halting biodiversity loss, integrated and sustainable water management, resource efficiency and circular economy, marine litter, ocean conservation, dan sustainable finance.
 
Sedangkan di bagian CSWG, terdapat tiga isu utama, yaitu: 

1. Bagaimana peran co-benefit antara aksi mitigasi dan aksi adaptasi untuk bisa menyiapkan suatu kondisi atau komunitas yang punya ketahanan iklim; 
2. Bagaimana memperkuat aksi dan kerja sama kemitraan khusus untuk inisiatif pengelolaan laut yang berkelanjutan; dan 
3. Bagaimana mendorong dan mempercepat implementasi dari NDC dengan pendekatan atau transisi yang berkelanjutan dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim. 

Menurutnya, pertemuan kedua ini mendapatkan apresiasi dari negara-negara G20. Para delegasi kagum dengan isu-isu dan bagaimana Indonesia bisa menggabungkan concern dari negara-negara G20. 
 
Baca: Sekjen PBB Serukan Aksi Nyata untuk Cegah Kekeringan Global
 
Mengenai land degradation, lanjut Sigit, tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan. Ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target dan target yang lebih ambisius. 
 
"Keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang," kata dia. Sigit melanjutkan, dari pertemuan EDM, dibahas kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemulihan gambut dan pemulihan mangrove. Kebijakan ini didorong untuk menjadi agenda G20. 
 
"Kita akan mendorong apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Kita memiliki regulasi dan technical expertise dan bukti-bukti kerja di lapangan yang dapat kita bagi, terutama ke negara yang memiliki ekosistem gambut tropis. Ide ini disambut juga oleh negara yang memiliki gambut dengan iklim sedang,” kata dia.
 
Pemulihan gambut dan mangrove merupakan isu yang sangat penting. Meskipun jumlahnya hanya 3 persen dari permukaan bumi, namun peatland dan mangrove atau wetland memiliki fungsi yang luar biasa. Mangrove dapat menyerap CO2 empat kali lipat lebih besar daripada hutan tropis biasa.
 
Baca: Pesan Jokowi di Wakatobi: Jaga Terumbu Karang
 
"Kawasan gambut juga berfungsi sebagai pengatur air. Mangrove juga berfungsi mengurangi dampak akibat tsunami. Itu penting bukan saja bagi Indonesia, namun juga bagi dunia," kata Sigit.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News