"Kita siapkan. Bapak presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai komite cipta lapangan kerja," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, 12 November 2019.
Airlangga mengatakan Perpres dikebut agar dua juta Kartu Pra Kerja dapat didistribusikan pada Januari 2020. Sebanyak 1,5 juta peserta akan diterima melalui kanal digital dan 500 ribu peserta melalui kanal reguler.
"Ini semua. kartu pra kerja dan pelatihan. kartunya ada dua jenis, yang berbasis digital dan analog," tambah dia.
Ia menambahkan kartu pra kerja diberikan pada para penggangguran yang sedang mencari pekerjaan maupun korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Setiap peserta akan memperoleh insentif Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per orang hingga mencapai Rp1,5 juta per jiwa. Dari jumlah itu, pemerintah menganggarkan Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
"Nah ini semua kartu pra kerja dan pelatihan. Jadi kartunya ada dua jenis yang berbasis digital dan kartu analog," ungkap dia.
Untuk pelaksanaan program pelatihan, pemerintah akan menggandeng swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, swasta memiliki tempat pelatihan yang lebih representatif dibandingkan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian, maupun yang dimiliki dunia swasta," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
