"Diskusi dan koordinasi masih berlangsung di tingkat tim teknis antara Indonesia, Turki, dan IDB untuk membahas gagasan pembentukan bank infrastruktur Islam ini," kata Al Hajjar dalam jumpa pers acara IDB Sovereign Investment Forum ke-3 2017 di Nusa Dua, Bali, Selasa 11 April.
Al Hajjar memastikan pembentukan bank infrastruktur Islam itu akan segera diwujudkan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam sektor infrastruktur meski belum ada kepastian mengenai waktu yang tepat untuk peluncuran bank tersebut.
Baca: Pemerintah Sebut Bank Infrastruktur Bukan Opsi Utama
Menurut dia, pembentukan lembaga pembiayaan itu bisa memberikan solusi likuiditas atas kebutuhan pendanaan infrastruktur yang masih terbatas serta menyediakan perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
"Intinya keberadaan bank ini penting untuk memberikan solusi dalam likuiditas, menyiapkan instrumen antarbank, menyediakan infrastruktur untuk negara-negara OKI, dan memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah," kata Al Hajjar.
Wacana pembentukan bank itu telah beredar sejak 2015 untuk menjawab permasalahan dan kepentingan yang relevan bagi negara anggota IDB, antara lain tantangan investasi, infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, dan kesempatan kerja.
Pemerintah Indonesia sempat menawarkan diri menjadi tuan rumah institusi multilateral baru untuk alternatif pembiayaan sarana infrastruktur itu, bersaing dengan Turki. Salah satu alasan pengajuan diri sebagai tuan rumah bank infrastruktur ialah Indonesia sedang membangun industri keuangan syariah yang berpotensi makin berkembang di masa mendatang.
Peran SMI
Dalam forum investasi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peran PT Sarana Multi Infrastruktur sangat penting untuk mendukung skema investasi dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia. "SMI ialah perusahaan yang sangat tepat untuk menjadi jembatan bagi banyak pooling of funds yang dikelola SWF dengan proyek Indonesia," kata Sri Mulyani.
Baca: Tiap Tahun, Negara-Negara IDB Defisit Dana Infrastruktur hingga USD220 Miliar
Ia menjelaskan, PT SMI selama ini memiliki fungsi khusus bagi penyiapan pembiayaan proyek infrastruktur oleh sektor swasta di Indonesia sehingga tidak akan kesulitan menjalankan peran sebagai mediator dana dari SWF.
"Peranan SMI menjadi penting karena dalam skema PPP ikut mendesain proyek infrastruktur dan menjadi mediator serta fasilitator dengan BUMN. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
