Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Jaga Daya Saing, Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon

Medcom • 12 September 2021 09:27
Jakarta: Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon atau pajak karbon. Ini sebagai upaya menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.
 
Pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono memaparkan pasar dunia saat ini sudah bergerak dalam pengembangan ekonomi rendah karbon di segala lini. Tidak berhenti pada pasar domestik masing-masing negara, pergerakan ekonomi rendah karbon juga sudah mulai menjadi pertimbangan dalam hubungan perdagangan bilateral dan multilateral. 
 
"Uni Eropa misalnya, secara resmi telah memulai diskusi dengan Parlemen Eropa mengenai implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)," kata Eddie dalam podcast bertajuk Pro dan Kontra RUU KUP Pajak Karbon untuk Indonesia, Sabtu, 11 September 2021. 

Menurutnya, produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa akan mengalami penyesuaian harga sesuai dengan tingkat emisi karbon yang terkandung dalam produk tersebut. Penyesuaian juga menyangkut apakah negara asal produk tersebut sudah mengatur nilai ekonomi karbon.
 
Eddie menegaskan nilai ekonomi karbon penting bagi daya saing Indonesia. Menuruntya, Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk menunda penerapan nilai ekonomi karbon. 
 
Konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini mengalami pergeseran. Daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa tersebut. 
 
"Menunda penerapan nilai ekonomi karbon dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia sebenarnya kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini," kata dia.
 
Baca: Stafsus Menkeu Pastikan Pajak Karbon Tidak Bebani Pelaku Usaha
 
Podcast yang digagas PCJI ini diselenggarakan dua sesi. Masing-masing melibatkan Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar; Kepala Seksi Industri Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Joko Tri Haryanto; Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa; dan Dicky Edwin Hindarto dalam kapasitas konsultan energi.
 
Read All


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan