"Komisi XI menyetujui rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43,307 triliun," ujar Ketua Komisi XI Dito Ganinduto saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, Selasa, 15 September 2020.
Di kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pagu anggaran tersebut terdiri dari pagu murni Kemenkeu sebesar Rp34,8 triliun yang akan digunakan untuk melaksanakan lima program pada 2021. Pertama, program kebijakan fiskal sebesar Rp65,695 miliar yang akan diarahkan untuk mewujdukan kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif.
Program kebijakan fiskal itu disalurkan lewat enam kegiatan strategis seperti perbaikan iklim kemudahan berusaha, kajian kolaboratif pemerintah pusat dan daerah, pengembangan strategi evaluasi implementasi pelaksanaan anggaran perubahan iklim, dan penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah. Kemudian, penyelenggaraan WCO Technology Conference 2021 dan mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
"Revisi UU HKPD untuk makin menyinergikan dan mengharmonisasikan perubahan UU Pemda dan konsep desentralisasi fiskal yang perlu untuk terus diperbaiki. Seiring dengan makin besarnya dana yang ditrasnfer ke daerah dan otsus daerah yang membutuhkan akuntabilitas dari sisi output dan outcome dari pelayanan publik," jelas Sri Mulyani.
Baca: DPR Setujui Anggaran Kementan 2021 Sebesar Rp21,83 Triliun
Program kedua ialah program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,234 triliun. Program ini bermaksud mengoptimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketiga, program pengelolaan belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp33,759 miliar. Kemenkeu akan mereformasi belanja pemerintah pusat dan daerah melalui sinkronisasi. Selain itu fokus dari program belanja negara juga untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Program keempat yakni pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko yang dialokasikan sebesar Rp213,087 miliar. Kemenkeu membutuhkan dukungan anggaran untuk percepatan penyertifikatan BMN (Barang Milik Negara).
"Pengelolaan kas pemerintah dan pelaksanaan APBN secara bertanggung jawab akan terus dilakukan perbaikan. Terutama dengan adanya covid-19, ini juga akan makin menantang," jelas Sri Mulyani.
Program kelima Kemenkeu berupa dukungan manajemen yang dialokasikan sebesar Rp32,253 triliun. Program dengan pagu terbesar itu merupakan inti dari keberlangsungan empat program lainnya. Sebab, program dukungan manajemen mencakup pengelolaan organisasi, sumber daya manusia dan upaya peningkatan institusi kemenkeu.
"Kami berharap dari Komisi XI untuk terus menjadi partner kita di dalam memonitor apakah yang kita lakukan akan memberikan hasil yang lebih baik," tutur Sri Mulyani.
Baca: Pemerintah Siapkan Rp15,8 Triliun sebagai Cadangan Belanja Pemulihan Ekonomi
Sementara itu, pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkeu mencapai Rp8,507 triliun. Dana itu akan dialokasikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp2,401 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp52,93 miliar, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp5,837 triliun.
Kemudian, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp122,77 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (PKN STAN) Rp27,96 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
