Ketiga, program pengelolaan belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp33,759 miliar. Kemenkeu akan mereformasi belanja pemerintah pusat dan daerah melalui sinkronisasi. Selain itu fokus dari program belanja negara juga untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Program keempat yakni pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko yang dialokasikan sebesar Rp213,087 miliar. Kemenkeu membutuhkan dukungan anggaran untuk percepatan penyertifikatan BMN (Barang Milik Negara).
"Pengelolaan kas pemerintah dan pelaksanaan APBN secara bertanggung jawab akan terus dilakukan perbaikan. Terutama dengan adanya covid-19, ini juga akan makin menantang," jelas Sri Mulyani.
Program kelima Kemenkeu berupa dukungan manajemen yang dialokasikan sebesar Rp32,253 triliun. Program dengan pagu terbesar itu merupakan inti dari keberlangsungan empat program lainnya. Sebab, program dukungan manajemen mencakup pengelolaan organisasi, sumber daya manusia dan upaya peningkatan institusi kemenkeu.
"Kami berharap dari Komisi XI untuk terus menjadi partner kita di dalam memonitor apakah yang kita lakukan akan memberikan hasil yang lebih baik," tutur Sri Mulyani.
Baca: Pemerintah Siapkan Rp15,8 Triliun sebagai Cadangan Belanja Pemulihan Ekonomi
Sementara itu, pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkeu mencapai Rp8,507 triliun. Dana itu akan dialokasikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp2,401 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp52,93 miliar, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp5,837 triliun.
Kemudian, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp122,77 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (PKN STAN) Rp27,96 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
