Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283.5 triliun, sementara target dalam anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2016 yakni Rp1.539,2 triliun.
"Keseluruhan total perpajakan masih tumbuh 3,5 persen dari 2015," kata Ani dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2016).
Baca: Sri Mulyani Hitung Ulang Target Penerimaan di APBNP 2016
Jika dirinci, pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp35,9 triliun dari target Rp36,3 triliun. Sementara Pajak nonmigas sebesar Rp1.069 triliun terealisasi dari Rp1.318,9 triliun dan terdiri dari PPh nonmigas Rp630,9 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp410,5 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp19,4 triliun dan pajak lainnya Rp8,2 triliun. Ani bilang pajak nonmigas tumbuh 5,7 persen dibanding tahun lalu. Hal ini juga dibantu dengan adanya tax amnesty yang menghasilkan pemasukan negara sebesar Rp107 triliun.
"Apabila tak memasukkan tax amnesty, penerimaan pajak nonmigas negatif 4,9 persen," ujar Ani.
Sedangkan bea dan cukai juga mengalami kekurangan penerimaan dari target Rp184 triliun menjadi Rp178,7 triliun yang mana cukainya sebesar Rp143,5 triliun dari Rp148,1 triliun, bea masuk Rp32,2 triliun dari Rp33,4 triliun dan bea keluar Rp3 triliun dari Rp2,5 triliun.
Baca: Meski Ada Pelebaran Shortfall, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN Dijaga 2,7%
Namun, shortfall perpajakan sedikit berkurang dengan adanya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercapai Rp262,4 triliun atau lebih besar Rp17 triliun dari target Rp245,1 triliun. Dia menjelaskan, PNBP yang lebih tinggi itu dikarenakan melebihinya capaian lifting migas dari asumsi, adanya dividen BUMN dan juga kinerja PNBP di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Sehingga capaian pendapatan negara secara keseluruhan yakni Rp1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target Rp1.786,2 triliun di APBN-P 2016, atau shortfall Rp234,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
