Dengan adanya kemungkinan shortfall, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru menjabat selama satu minggu langsung menghitung ulang target penerimaan negara dan akan melakukan revisi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Sampai dengan Juli, penerimaan perpajakan kita lebih rendah dari yang ditargetkan APBNP 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun atau 86 persen dari target yang diperkirakan. Sampai akhir tahun, perkiraan kurang Rp219 triliun (sampai akhir tahun)," kata Ani panggilannya, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Dirinya menjelaskan, sejak dua tahun terakhir karena ada pelemahan harga komoditas, penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan seperti batu bara, lalu sektor perkebunan seperti kelapa sawit serta migas mengalami pertumbuhan yang negarif yakni -8,1 persen di tahun 2014 dan -15,9 persen di 2015. Rendahnya harga komoditas memukul penerimaan negara sebesar Rp108 triliun.
Selain itu, pelemaan ekonomi dunia juga berpengaruh pada perdagangan internasional yang pertumbuhannya masih sangat kecil yakni 2-3 persen. Sementara sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekspor impor bisa tumbuh hingga double digit. Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru saja keluar menyebutkan pertumbuhan ekspor impor yang negatif.
"Kalau ekspor impor mengalami aktivitas yang negatif, maka penerimaan pajak kita terutama dari pajak penghasilan (PPh) pasal 22 juga mengalami penurunan, yang diestimasikan tahun ini kehilangan Rp32 triliun," jelas mantan Direktur Pelakasana Bank Dunia ini.
Dilihat dari sisi konstruksi, perdagangan dan industri manufaktur yang menjadi penting untuk penciptaan lapangan kerja pun dalam laporan BPS pertumbuhannya masih stagnan. Hal tersebut membuat penerimaan dibawah target.
Juga bila dilihat dilihat dari 2014, penerimaan dari beberapa sektor ini terus meleset yang mana pada tahun itu penerimaan realisasinya lebih rendah Rp100 triliun dari target padahal harga minyak dunia pada waktu iti masih tinggi. Berlanjut ke 2015 di mana dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang akan diserahkan pada DPR menunjukkan adanya ketidaktercapaian target Rp234 triliun.
Dengan berkiblat pada tahun-tahun sebelumnya, Ani akan merevisi target tersebut, dengan tujuan menciptakan anggaran yang lebih kredibel, realistis dan kepercayaan terhadap APBN.
"Melihat dua tahun terakhir selalu jatuh di bawah dan perlu dievaluasi. Jadi kami melakukan evaluasi apakah basis ini bisa digunakan karena kalau basis penghitungannya dianggap tidak kredible, akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah akan mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi penerimaannya adalah setinggi yang sebetulnya tidak tercapai bahkan dalam dua tahun terakhir," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
