Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan menjadi sumber tarik-menarik politik yang besar dan membuat APBN menjadi bagian dari permasalahan. Padahal, APBN sejatinya harus menjadi solusi bagi kondisi yang ada.
"Kalau ada wacana, kita melepas (batas defisit tiga persen) ini, saya akan berpesan, hati-hati saja. Kita bisa kembali lagi ke masa di saat APBN menjadi sasaran tarik-menarik politik yang terlalu besar. Kalau begitu (yang terjadi), bisa lepas kendali lagi," ungkap Boediono saat berbicara dalam seminar Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa di Kantor Kementerian Keuangan, kemarin.
Baca: Sri Mulyani Akui Ada Pelebaran Defisit Anggaran 2016 hingga 2,7%
Wacana mengenai pelebaran angka defisit sering kali mencuat dalam pembahasan APBN. Rendahnya penerimaan dan tingginya rencana pengeluaran membuat godaan untuk memperlebar defisit menjadi besar.
Tambahan lagi, defisit anggaran sejumlah negara di Asia lebih dari tiga persen, seperti Vietnam yang mencapai 5,4 persen pada 2015 lalu dan India yang mencapai 3,9 persen pada tahun lalu. Karena itu, keinginan untuk memperlebar defisit kembali mengemuka.
Permasalahannya ialah pelebaran defisit membawa konsekuensi dari jumlah utang yang harus ditarik pemerintah untuk membiayai defisit itu. Tingginya beban utang, bila tidak terkendali, akan memberikan dampak negatif pada nilai tukar rupiah dan suku bunga serta imbal hasil obligasi.
Boediono menjelaskan angka defisit tiga persen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diadopsi dari Perjanjian Maastricht yang menjadi landasan negara-negara Eropa dalam menjalankan perekonomian.
Baca: APBN 2017 Tetapkan Defisit Anggaran di Level 2,41%
"Saat itu kita jiplak dari Eropa karena kita belum ada hitungan yang pas. Satu lagi adalah soal utang. Di mana-mana dan kapan saja menjadi penyebab timbulnya gejolak. Kalau utang terlalu banyak dan tidak bisa bayar, akan ramai," ungkap Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam seminar itu mengamini pandangan yang dipaparkan Boediono. Pemerintah saat ini tetap berpatokan pada batasan defisit anggaran tiga persen sesuai dengan UU Keuangan Negara. Pada penyusunan APBN 2017, besaran defisit anggaran masih berada di kisaran 2,4 persen.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan akan ada perubahan angka belanja infrastruktur sebesar Rp3 triliun sampai Rp4 triliun dari pagu awal Rp378 triliun. Meski anggaran infrastruktur disesuaikan, total anggaran belanja dipastikan tidak berubah. Askolani menegaskan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) akan segera rampung dan diserahkan kepada presiden pada 7 Desember.
CEO Conference
Saat ini kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap tinggi. Kehadiran kurang lebih 400 pemimpin usaha dunia dalam acara Forbes Global CEO Conference menjadi salah satu indikator terhadap minat investor global terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. "Sekarang sentimen investor sedang bagus-bagusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan reformasi dan perbaikan, akhirnya kepercayaan investor tinggi lagi sekarang," ujarnya.
Perbaikan yang dilakukan pemerintah tersebut mendapat respons positif dari kalangan CEO yang hadir. Steve Forbes yang hadir dalam gelaran Forbes Global CEO Conference di Shangri-La Hotel, Jakarta, mengapresiasi langkah-langkah terobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik investasi, di antaranya program amnesti pajak yang dinilai berhasil menarik dana-dana yang ditempatkan di luar negeri.
Apresiasi serupa juga disampaikan CEO Wanda Group Jianlin Wang. Ia mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai perbaikan iklim investasi. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
