"Agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran (membabi buta)," kata Presiden di Gerbang Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.
Jokowi menuturkan ekspor benih lobster harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan nilai tambah terhadap ekonomi. Misalnya, dilarang menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan manfaat bagi nelayan dan ekosistem laut.
"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ," tuturnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo tengah mengkaji izin ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang pada era Susi Pudjiastuti. Aturan soal benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.
Selain itu ada pula Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya ada 29 aturan yang perlu dikaji ulang bersama para pembuat kebijakan.
"Ini kan ada yang ingin tetap dia mempertahankan pekerjaan menangkap benih lobster. Di sisi lain ada yang ingin disetop dengan alasan lingkungan," kata Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember 2019.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertimbangkan beragam sisi ekspor lobster. Alasan lingkungan berkelanjutan tak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, pembangunan yang meningggalkan lingkungan juga tidak baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
