Ilustrasi UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom
Ilustrasi UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom

Beredar 12 Hoaks soal UU Cipta Kerja, Begini Faktanya

Ekonomi ketenagakerjaan mogok kerja Omnibus Law kabar hoaks
Eko Nordiansyah • 07 Oktober 2020 11:53

Faktanya: Status karyawan tetap masih ada. Dalam Pasal 56 Bab IV tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 
7. Apakah Perusahaan bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kapanpun secara sepihak?
 
Faktanya: Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Dalam Pasal 151 Bab IV tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
 
8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?
 
Faktanya: Jaminan sosial tetap ada yang tertuang dalam Pasal 18 Bab IV tentang Ketenagakerjaan. Adapun jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
 
9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?
 
Faktanya: Status karyawan tetap masih ada. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya hal ini diatur dalam Pasal 56 Bab IV tentang Ketenagakerjaan.
 
10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk?
 
Faktanya: Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, karena harus memenuhi syarat dan peraturan. Dalam Pasal 42 Bab IV tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat.
 
11. Benarkah buruh dilarang protes karena ancamannya bisa di-PHK?
 
Faktanya: Tidak ada larangan. Sementara dalam Pasal 153 Bab IV tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan 10 alasan, salah satunya berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
 
12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti?
 
Faktanya: Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah berdasarkan hasil kesepakatan menteri dan atas persetujuan presiden.

 
(Des)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif